tirto.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Joko Widodo tidak bisa bersikap netral dalam menentukan pilihan capres dan cawapres di Pemilu 2024 nanti. Menurutnya Jokowi yang dicalonkan oleh PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden harus berpihak dan berada satu posisi dengan PDIP.
"Ya Pak Jokowi kan lahir dari parpol. Dalam politik ini harus berpihak. Berpihak bagi kemajuan Indonesia," kata Hasto dalam acara rilis survei nasional lembaga riset dan survei politik Poltracking di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Hasto menilai keberpihakan Jokowi menentukan arah dan nasib Indonesia. Mengingat setiap pilihan Presiden Jokowi akan menjadi sorotan bahkan diikuti oleh masyarakat.
"Keberpihakan bagi stabilitas politik, menjadi penentu bagi berjalannya Pemilu agar bisa berjalan damai dan sukses," jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa dalam politik tidak ada netralitas. Namun apabila berpihak harus mengarahkan pada bangsa.
"Jadi netralitas dalam politik itu tidak ada adapun yang ada hanyalah keberpihakan terhadap bangsa," ungkapnya.
Menurutnya prioritas bagi PDIP hingga saat ini adalah mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga akhir masa pemerintahan pada 2024 mendatang.
"Dalam situasi seperti ini bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan para menterinya adalah membangun skala prioritas dalam mengatasi berbagai masalah seperti mengatasi tekanan-tekanan ekonomi dan lainnya. Sehingga hal itulah yang seharusnya didahulukan," tegasnya.
PDIP juga masih belum memutuskan siapa nama yang akan diusung menjadi capres atau cawapres di Pemilu 2024. Hasto menjelaskan bahwa dirinya dan sejumlah pengurus PDIP hanya bertugas menjaring nama, namun keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kami menjaring nama, kami mendengarkan masukan-masukan dan ibu ketua umum yang akan mengambil keputusan terhadap hal tersebut," terangnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
