Hari Pahlawan: Peran Besar Kaum Perempuan di Pertempuran Surabaya

Laskar Putri Indonesia. FOTO/vredeburg.id/kebudayaan.kemdikbud.go.id
Oleh: Indira Ardanareswari - 10 November 2019
Dibaca Normal 4 menit
Kaum perempuan menjadi salah satu garda depan dalam Pertempuran 10 November. Beberapa di antara mereka tidak tahan dengan kekejian anggota laskar laki-laki.
tirto.id - Saat Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 pecah, Lukitaningsih, ketua Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI), sedang sibuk menyambut kedatangan para perempuan yang akan mengikuti latihan ketentaraan dan P3K di pos induk PPRI di Embong Sawo. Ajakan kepada para perempuan untuk bergabung dalam usaha pembelaan kemerdekaan ini sudah disuarakan jauh-jauh hari melalui surat kabar Soeara Rakjat (24/10/1945).

“Kepada segenap pemudi pecinta tanah air yang berhasrat dalam pembelaan, harap mendaftarkan diri di Jalan Sawo No.14, Surabaya. Untuk masuk asrama yang disediakan oleh masing-masing kewedanan,” tulis surat kabar itu.

Pembentukan barisan perempuan ini dipicu sejumlah alasan. Kabar Pasukan Sekutu yang sudah tiba di Jakarta pada September sempat membuat kaum perempuan Surabaya turut resah. Di samping itu, pos tentara Jepang yang masih tersisa di beberapa titik kota hingga akhir Oktober dikhawatirkan juga akan memicu kekerasan sipil.

Sayang, rencana membentuk laskar putri dan barisan resmi penolong korban perang itu tidak terlaksana dengan baik. Surabaya keburu dibuat hangus akibat serangan udara setelah tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby yang memaksa Inggris mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata tanpa syarat. Para anggota PPRI tercerai berai dan bidang keorganisasiannya kacau balau.

Meskipun belum siap, sebagian perempuan dalam PPRI yang tersisa kala itu terpaksa diterjunkan membantu tentara. Tidak sedikit di antara mereka yang baru pertama kali melihat senapan dan mortir. Lainnya bahkan baru mengenal tata cara melakukan pertolongan pertama.


Pembentukan dan Perpecahan

Menurut catatan tentang badan kelaskaran di Surabaya yang disarikan Nugroho Notosusanto dalam Pertempuran Surabaya (1998: 121), organisasi pembelaan perempuan Surabaya sebenarnya sudah ada sejak sebelum Kemerdekaan. Badan bernama Gabungan Pemuda Putri Surabaya ini dibentuk oleh mantan anggota laskar perempuan zaman Jepang bersama kelompok pelajar dan nonpelajar putri Surabaya.

Pada periode Jepang, organsiasi tersebut sempat mengikuti pendidikan Merah Putih yang diadakan kelompok gerakan bawah tanah di Jakarta. Lukitaningsih dalam memoarnya yang disunting ke dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancang Revolusi ‘45 Jilid I (1995: 89) menyebut kursus persiapan bernegara itu diikutinya bersama beberapa kader perempuan lain, namun ia tidak merinci kapan kursus singkat itu berlangsung.

Selama itu pula, Lukitaningsih sempat bertemu Sutan Sjahrir dan tokoh-tokoh pemuda revolusioner lainnya seperti Soebandrio, Chairul Saleh, Soekarni, dan Mukarto. Mereka terlibat pertukaran pendapat dan diskusi yang kemudian memelopori terbentuknya organisasi Pemuda Putri Surabaya pada awal September 1945.

Bermula dari anggota yang hanya 30 orang, Pemuda Putri Surabaya berkembang dan mulai menggabungkan diri dengan Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan berubah nama menjadi Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI). PPRI kemudian berbagi markas dengan PRI di Gedung Simpang Club (sekarang Balai Pemuda Surabaya).

Irna H. N. Hadi Soewito melalui bukunya, Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan (1994: 33), menyebut pengaruh PRI di tingkat nasional yang kemudian dikenal sebagai Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) memang tidak terlepas dari peranan Sjahrir dan kawan-kawan sosialisnya. Sejak periode Jepang, kelompok ini dikenal sebagai pemrakarsa gerakan bawah tanah yang melahirkan anak organsiasi seperti PPRI. Dari sana pula, sikap antikolonialisme disebarkan dan dikembangkan di kalangan pemuda.


Hubungan PRI dan PPRI di bawah satu atap ternyata tidak berakhir baik. Lain halnya dengan para perempuan yang datang dari kelompok pelajar dan pegawai Kotapraja, sebagian besar anggota PRI terdiri dari pemuda kampung dengan latar pendidikan yang kurang baik. Sebagian dari pemuda ini bahkan masih suka melakukan tindak kekerasan atas nama balas dendam terhadap orang-orang Eropa dan tawanan perang Jepang.

Sekitar pertengahan Oktober 1945, berita tentang aksi-aksi kekerasan dan persekusi yang dilakukan sebagian pemuda PRI semakin naik ke permukaan. Ini menimbulkan perasaan tidak aman bagi Lukitaningsih dan para perempuan yang tergabung dalam PPRI. Tidak sedikit di antara mereka yang mulai mengeluh.

“Di tempat itu (Gedung Simpang Club), banyak tentara Jepang yang disiksa oleh pemuda Pesindo. Berhubung saya tidak tahan menyaksikan perlakuan kasar seperti itu, saya minta dipindahkan ke Central Burgerlijke Ziekenhuis (rumah sakit),” kenang anggota PPRI bernama Riet Bunakin dalam Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi ‘45 Jilid II (1998: 6).

Lukitaningsih lantas mendesak agar para pimpinan PRI dari kalangan priayi segera menindak para pemuda pelaku kekerasan. Belum sempat usulan tersebut sampai ke meja para perwira PRI, sekitar pertengahan bulan Oktober, sekelompok pemuda kampung secara sepihak mulai membantai orang-orang Eropa di pelataran Gedung Simpang Club.

“Antara empat puluh dan lima puluh tawanan Belanda dan Indo terbunuh, banyak di antaranya mati secara mengerikan dan dibunuh secara sadis. Pimpinan PRI saat itu tidak mampu atau tidak mau memberhentikan pembantaian tersebut,” tulis William H. Frederick dalam Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia, Surabaya 1926-1946 (1989: 310).

Sebelum kabar mendaratnya militer Inggris di Surabaya pada 25 Oktober 1945 mulai tersiar, para perempuan memilih memisahkan diri dari PRI sebagai bentuk protes terhadap tindakan-tindakan ekstrem para pemuda. PPRI kemudian memindahkan seluruh kegiatan pelatihan kelaskaran ke Embong Sawo, diikuti pembukaan tiga pos merangkap dapur umum yang tersebar di penjuru Surabaya.


Garda Depan Bantuan Medis

Pada 22 Oktober PPRI menerima tidak kurang dari 200 perempuan yang akan dilatih dalam barisan perempuan pejuang. Menurut rencana kerja praktis PPRI, mereka akan dilatih cara memegang senjata, pertolongan pertama pada kecelakaan, mendirikan dapur umum, dan menolong para pengungsi.

Namun usaha itu ternyata mendapat halangan. Serangkaian serangan Inggris yang terjadi tiba-tiba pada 28-29 Oktober mengacaukan jadwal pelatihan PPRI. Puncaknya, dalam menghadapi serangan maut tanggal 10 November, PPRI terpaksa menerjunkan sebagian anggotanya yang baru saja menyelesaikan pelatihan P3K untuk menggantikan Korps Palang Merah yang belum dibentuk.

“Berhubung pada saat TKR dibentuk, prajurit kesehatan belum dapat disiapkan, maka kami bertugas sebagai Korps Palang Merah Putri. Tugas kami adalah membantu para korban pertempuran, serta menyalurkan makanan dan pakaian,” terang Lukitaningsih dalam memoarnya (hlm. 95).

Kendati sudah “pisah rumah” dari PRI, PPRI masih terus membantu para pemuda dalam pertempuran mempertahankan Surabaya. Tugas sebagai prajurit kesehatan mengharuskan para perempuan PPRI selalu mengekor di belakang kesatuan tentara atau pemuda pejuang di garis depan.

“Untuk garis depan lini 1 selalu ada tiga perempuan yang turut bertugas, sedangkan lini 2 ada sekitar lima sampai tujuh perempuan. Sisanya berkumpul di pos induk untuk merawat sampai menguburkan jasad para korban,” lanjut Lukitaningsih (hlm. 108).




Saat Kota Surabaya jatuh ke tangan Inggris pada 28 November 1945, Lukitaningsih dan kelompoknya melanjutkan perjuangannya dari luar kota. Tepat di hari yang sama, mereka menjejalkan diri ke dalam satu jeep dan bersiap meninggalkan kota melalui Wonokromo menuju Sepanjang.

Dalam perjalanan, mobil Palang Merah yang ditumpangi Lukitaningsih dan kawan-kawannya sempat terlihat oleh pesawat Inggris yang mondar-mandir mencari sasaran tembak. Tapi ternyata maut tidak jadi menghampiri mereka karena kebetulan mobil yang mereka tumpangi tidak mengangkut tentara.

“Karena mobil tersebut bertandakan Palang Merah dan di dalamnya berjubel para wanita, maka pesawat tempur itu menanjak lagi sambil berputar mengikuti mobil kami dan akhirnya pesawat terbang itu menghilang. Terhindarlah kami dari maut,” ujarnya.

Saat peralihan ke tahun 1946, tata organisasi PPRI semakin teratur. Menurut Alvi Dwi Ningrum dalam makalah “Peran PPRI dalam Pertempuran Surabaya Tahun 1945” (2013, PDF), PPRI tidak lagi sekadar bergerak di bidang kelaskaran, namun partisipasinya merambah ke bidang sosial-politik melalui Kowani.

“Ada semacam perubahan gerakan dari perkembangan organisasi laskar perjuangan perempuan PPRI yang pada mulanya bergerak dalam bidang kelaskaran, palang merah, dapur umum, dan bantuan bagi pengungsi […] pasca Pertempuran Surabaya bergerak dalam ranah politis di bawah naungan pemerintah Indonesia,” tulisnya.

Baca juga artikel terkait HARI PAHLAWAN atau tulisan menarik lainnya Indira Ardanareswari
(tirto.id - Humaniora)

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight