Harga Tes COVID-19 Mahal, Pemerintah Diminta Belajar dari India

Oleh: Irwan Syambudi - 13 Agustus 2021
Dibaca Normal 1 menit
APINDO meminra pemeritah agar belajar dari India yang mampu menekan tarif tes COVIF-19 metode PCR jadi sangat murah.
tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan masih rendahnya angka testing karena memang tarif tes COVID-19 khususnya metode polymerase chain reaction (PCR) sangat mahal.

Ia meminta pemeritah agar belajar dari India yang mampu menekan tarif tes PCR jadi sangat murah.

“Kalau teman-teman [pengusaha] yang pemain di PCR bilang yang komponen terbesar adalah reagennya. Tinggal tanya India pakai reagennya apa sih, jadi sebetulnya. Bisa di benchmark dengan negara-negara yang bisa membuat harga PCR kompetitif dan semakin murah. Semakin murah maka testing makin luas,” kata Hariyadi melalui sambungan telepon, Jumat (13/8/2021).

Dilansir dari India Today harga tes PCR di India jauh lebih murah setelah pemerintah menurunkan harga tes untuk mendeteksi COVID-19. Harga tes PCR di India turun dari 800 rupee atau sekitar Rp 150 ribu menjadi 500 rupee atau Rp96 ribu berdasarkan kurs hari ini.

Jika memang pemerintah tak mampu untuk membiayai seluruh tes PCR secara gratis ke seluruh warga, maka harus dicari solusinya, kata Hariyadi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan tes secara mandiri. Partisipasi itu kata dia harus didukung dengan salah satunya menekan harga tes PCR semurah mungkin.

“Kalau memang pemerintah enggak punya kemampuan untuk itu [gratiskan PCR semua warga] ya cari solusi. Kenapa India bisa, kita pelajari itu,” kata Hariyadi.

Pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan, berdiskusi dengan sejumlah pengusaha penyedia layanan tes COVID-19 mandiri. Hal itu untuk mengetahui apa yang membuat harga tes PCR mahal dan bagaimana menekan harganya.

Namun menurutnya ini bukan soal masalah bisnis semata tapi soal kondisi ekonomi sosial jangka panjang.

Dia berharap dengan makin murahnya harga tes COVID-19, kemudian testing meluas maka pandemi dapat segera tertangani. Sebab dengan terus berlarutnya penanganan pandemi karena strategi testing, tracing, dan treatment (3T) yang tidak optimal akan sangat merugikan masyarakat.

Hasil survei akses dan layanan kesehatan di enam kabupaten/kota di Era Pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan bahwa mereka enggan melakukan tes COVID-19 lantaran biaya yang tinggi.

Survei dilakukan terhadap 540 responden perempuan di Semarang, Surabaya, Malang, Padang, Makassar dan Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Setiap daerah terdiri dari 90 responden, salah satu temuannya menunjukkan bahwa mereka enggan melakukan tes COVID-19.

“Mayoritas responden itu tidak melakukan tes mandiri baik untuk dirinya maupun bagi keluarganya,” kata peneliti dari Lembaga Demografi FEB UI Primaldhi saat memaparkan hasil penelitian melalui daring, Jumat (13/8/2021).

Epidemiolog asal Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan harusnya testing bagian dari tracing atau pencarian kasus COVID-19 digratiskan oleh pemerintah. Kecuali bagi mereka yang hendak bepergian bisa menggunakan tes COVID-19 secara mandiri dan berbayar.

Kalau pun pemerintah tidak dapat menekan harga tes PCR, maka menurutnya tak bisa jadi alasan untuk tidak dapat meningkatkan kapasitas testing. Sebab menurutnya pemerintah dapat menggunakan metode testing antigen yang lebih murah.

“Kalau PCR enggak bisa diturunkan harganya ya pakai rapid tes antigen saja digratiskan, karena sudah banyak yang harganya 5 dollar ke bawah dan akurasinya tinggi. Keberhasilan negara-negara dalam meningkatkan kapasitas testing itu kuncinya,” kata Dicky.


Baca juga artikel terkait TES COVID-19 atau tulisan menarik lainnya Irwan Syambudi
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Bayu Septianto
DarkLight