Harga Beras Mahal & Langka pada Awal Tahun, Istana: Itu Biasa

tirto.id - Pemerintah belum terpikirkan untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras sebagai upaya memitigasi kelangkaan beras saat ini.

Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, mengatakan permasalahan harga beras terjadi akibat persoalan permintaan dan penawaran. Di sisi lain, beras adalah produk pertanian berbasis musim sehingga naik turunnya harga bisa terjadi disebabkan oleh musim tanam.

"Jadi kalau demand-nya tetap, supply-nya turun ya pasti harga jadi naik. Atau sebaliknya, supply tetap demand naik, maka harganya juga akan naik. Nah, kita tuh sebenarnya beras kan produk pertanian ya. Jadi dia sangat tergantung kepada musim. Nah bulan Januari, Februari ltu memang biasanya produksi memang kecil. Sehingga kalau harga beras Januari-Februari itu relatif tinggi, itu sebenarnya biasa," kata Edy di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Edy mengatakan, panen diperkirakan baru terjadi pada Maret, dan April biasanya terjadi panen raya. Ia memprediksi momen tersebut akan membuat harga beras turun.

Khusus HET di tingkat ritel, kata Edy, biasanya diterapkan pada beras medium dan premium. Edy mengakui pemerintah kebingungan untuk menaikkan HET beras. Jika HET naik, pemerintah khawatir ada kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Kalau dijual sesuai HET mereka [ritel] rugi, kalau di atas HET mereka takut. Nah tadi kemudian apakah [pemerintah] enggak mau menaikkan HET? Itu juga serba salah nanti kalau menaikkan HET akan mendorong harga lebih tinggi lagi. Menaikan HET kan salah satu pilihan kebijakan yang sekarang ini belum di ambil kebijakannya," kata Edy.

Pemerintah, kata Edy lantas mengambil kebijakan dengan meminta Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memasok beras premium ke ritel modern. Ia pun mengatakan beras tersebut dijual sesuai HET

"Tapi itu solusi jangka pendek dan ini penugasan terus berlangsung karena Bulog perlu waktu juga menyiapkan diri," kata Edy.

Edy mengatakan menaikkan HET beras memang menjadi opsi yang akan dipilih pemerintah, namun oleh Presiden Joko Widodo tidak diizinkan.

"Tapi pertanyaan anda, apakah ada opsi untuk menaikan HET ya opsi itu ada tapi bukan opsi itu yang dipilih. Bahwa presiden dalam sebuah rapat internal memutuskan bahwa HET tetap dipertahankan," tutur Edy.