tirto.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menegaskan, tidak ada calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) maupun partai yang merepresentasikan NU dalam kontestasi politik praktis.
"Saya itu kalau ditanya lagi soal ini itu cenderung jengkel, bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya, tidak ada," kata Gus Yahya saat ditemui dalam acara ASEAN IIDC 2023 di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Ia mengatakan banyak warga Nahdliyin yang aktif di partai politik, tetapi hal tersebut tidak mewakili NU sebagai organisasi.
"Orang NU itu lebih 50 persen dari penduduk muslim Indonesia, sampean tangkap 10 orang di jalan, yang lima NU itu. Tapi kalau mau nyalon jangan bilang atas nama NU ya pokoknya mutu sampeyan sendiri gimana," kata Gus Yahya.
Kepada para aktor politik, Gus Yahya meminta supaya dapat mengandalkan kredibilitas untuk bertarung di pemilu, bukan dengan membawa nama NU.
"Siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU, apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," katanya.
Gus Yahya juga menepis klaim bahwa, PKB adalah partai representasi NU. Ia mengatakan bahwa dalam muktamar sudah ditegaskan bahwa NU akan mengambil jarak dari politik praktis.
"Tidak ada partai atas nama NU, tidak ada. Sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk di antaranya warga NU, Siapa yang mendapat kepercayaan? Ya silakan," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PBNU akan menghormati partainya apabila menang pemilu. Hal itu menjadi salah satu solusi di tengah isu friksi antara pengurus harian PBNU dan PKB yang sedang berkembang saat ini.
“Kalau kami produktif, hasil pemilu bagus, pasti kami mendapat penghormatan dari teman-teman PBNU," kata Cak Imin saat menghadiri acara Haul Gus Dur di Kantor DPP PKB pada Jumat (4/8/2023).
Cak Imin menekankan bahwa PKB adalah satu-satunya partai yang direstui oleh NU, sembari mengingatkan mengenai sejarah didirikannya direstui oleh PBNU di era Gus Dur. Oleh karenanya, dia tidak ingin berpolemik dengan pengurus PBNU saat ini.
“Tapi prinsipnya adalah perjuangan kultural, perjuangan sosial dan keagaman ada di sana. Perjuangan politik ada di sini. Jadi tidak ada yang perlu dibahas," tegasnya.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Anggun P Situmorang