tirto.id - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengaku dirinya telah memberikan masukan kepada Menteri Parekraf RI Wishnutama untuk penerapan new normal atau kelaziman baru di ranah pariwisata.
Ia meminta agar lokasi kegiatan pariwisata dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan pariwisata yang memiliki risiko rendah dan tinggi terhadap penularan Covid-19.
Kata Doni, kegiatan pariwisata dengan tingkat risiko rendah terlebih dahulu harus memiliki kesiapan yang matang dari Pemda dan pengelola pariwisata. Namun, izin pembukaan dari kementerian tetap diperlukan.
"Itu pun baru boleh dimulai setelah ada izin dari Kementerian terkait," kata Doni saat paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (17/5/2020) pagi.
Beberapa lokasi kegiatan wisata yang memiliki risiko rendah, kata Doni, seperti wisata alam yang tak menimbulkan kerumunan, terutama daerah-daerah pegunungan dan taman nasional.
Untuk lokasi kegiatan wisata yang memiliki risiko tinggi, Doni meminta untuk tidak dibuka terlebih dahulu. Mengingat rentannya membuat kerumunan orang dan potensi penyebaran yang besar, misal Bali.
"Nah, hasil pembicaraan dengan sejumlah pejabat termasuk dengan Gubernur Bali, mereka berharap untuk daerah-daerah seperti Bali, jangan dulu. Kami mengikuti," kata Doni.
Kendati, awalnya Doni sempat menyampaikan kepada Menteri Wishnutama agar tempat-tempat wisata seperti Bali tetap bisa menjaring wisatawan tertentu saja, yang salah satu syaratnya adalah sehat.
"Tapi itu pun tidak cukup, perlu dibangun atau dilengkapi pelabuhan dan bandara dengan mesin PCR yang lebih banyak lagi. Sehingga setiap orang yang datang, ketika masuk ke Bali, tidak menunjukkan status sehat setelah melalui pemeriksaan PCR tes, maka di Bali sudah ada alat, sudah ada petugas yang bisa melakukan pemeriksaan," lanjut Doni.
Doni juga mengaku beberapa lokasi wisata seperti Pulau Bintan dan Lagoi di Kepulauan Riau sudah banyak ditunggu oleh wisatawan asal Asia Tenggara. Hal tersebut didapat dari laporan sejumlah pengelola travel dan Sekretaris Daerah setempat.
"Tapi karena ini belum siap, belum diizinkan. Semuanya tentu melalui sebuah proses yang perlu kehati-hatian," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
