tirto.id - Partai Gerindra meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk selalu berpikir positif terkait pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Saya justru berpikir enggak baik kalau cara seperti itu dilontarkan. Biasakanlah berpikir positive thinking," kata anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Syarif kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).
Sebelumnya, Politikus PKS Nasir Djamil menduga, ada pihak yang menghalang-halangi partainya dalam urusan pencalonan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dia mengatakan, pihak tersebut mencoba melanggar kesepakatan antara Gerindra dan PKS.
Meski begitu, Nasir dalam hal ini tak membeberkan soal pihak yang diduga menghalang-halangi PKS duduk di kursi Wagub DKI Jakarta. Maka itu, Syarif mengatakan, PKS sebaiknya tak membuat persepsi negatif.
"Dia sendiri, kan, bilang tidak tahu persis siapa yang menghalangi. Artinya itu hanya persepsi saja pikiran dia. Malah saya ingin mengatakan dalam situasi seperti ini harusnya tidak boleh menduga atau membuat persepsi negatif seperti itu, malah makin tidak kondusif," ujarnya.
Syarif mengatakan, proses di DPRD DKI tinggal finalisasi sebelum digelar paripurna, meski sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Syarif pun menjabarkan faktor-faktor yang membuat proses di DPRD 'molor'.
"Seperti saya sering katakan itu sudah tahap hampir final dilakukan paripurna, cuma ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya harus dimengerti dan dipahami. Misalnya penyebabnya anggota kemarin itu masih pileg, sekarang memasuki APBD. Perubahan besok Senin, kemarin sibuk kunker, itu penyebabnya, riil itu tidak mengada ada," tegas Syarif.
"Kalau melontarkan seperti itu, kan, jadi mirip mirip PSI (Partai Solidaritas Indonesia) lah. Mestinya teman-teman PKS tingkat wilayah dibriefing oleh pusat dipanggil, apa sih masalahnya? Bukan melontarkan seperti itu," lanjut dia.
Kursi DKI dua hingga kini memang kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
"Sepertinya ada upaya untuk membolak-balikan sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah disepakati," ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019) pagi.
Menurut Nasir, ada satu kepentingan dari pihak yang punya wewenang untuk menghambat penempatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya menjadi hak PKS. Padahal, sejak awal telah disepakati kursi DKI 2 itu milik PKS.
"Seperti ada kekuatan untuk menghalang-halangi PKS menjadi wagub dampingi Anies," terang dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
