tirto.id - Mutasi 85 perwira tinggi TNI yang dilakukan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo di masa transisi jabatan Panglima TNI dinilai tidak tepat oleh Wakil Ketua Komisi I dari F-PDIP DPR TB Hasanudin.
"Kami ini kan mitra pemerintah. Mitra Panglima TNI. Kalau Pak Gatot tetap mengambil kebijakan strategis berarti tidak menghargai kami. Yang penting kami sudah sarankan," kata TB Hasanudin di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).
Meski begitu, TB Hasanudin menyatakan itu urusan internal TNI dan enggan menyebut dalam mutasi tersebut terdapat motif politik.
Senada dengan TB Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I dari F-Gerindra Asril Tanjung menyatakan semestinya Jenderal Gatot tidak melakukan kebijakan strategis apapun di saat masa transisi.
"Enggak etis ini," kata Asril di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).
Menurut Asril, mutasi yang dilakukan di masa transisi tidak akan optimal. Terlebih, kata dia, mutasi ini dilakukan secara terburu-buru. "Lihat saja nanti itu tidak akan optimal," kata Asril.
Asril pun menyoroti nama Pangkostrad Edy Rahmayadi yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD yang merupakan jabatan nonjob. Menurutnya, itu hal yang wajar Jenderal Gatot memberi jalan kepada Edy untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara (Sumut).
"Dia kan memang calon gubernur Sumut. Dia kan daftar ke Gerindra. Tapi wajar lah karena sudah bilang," kata Asril.
Namun, Asril mengaku belum membaca daftar perwira-perwira yang dimutasi oleh Jenderal Gatot. Sehingga, ia tidak bisa memastikan motif lain dari mutasi yang dilakukan Jenderal Gatot. "Saya akan pelajari nanti. Kita enggak bodoh-bodoh amatlah buat tahu motifnya," kata Asril.
Terpisah, Jenderal Gatot mengaku mutasi 85 perwira tinggi yang dilakukannya tidak mendadak dan telah melalui proses yang semestinya.
"Kalau itu tidak ujug-ujug saya keluarkan tanggal 4 [Desember]," kata Gatot di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat (6/12/2017).
Jenderal Gatot menjelaskan pada 30 November 2017 telah melakukan prawajanti bersama seluruh kepala staf. Lalu, tanggal 4 Desember mereka kembali melakukan rapat dewan pejabat tinggi TNI.
Dari rapat tersebut, kata Gatot, hasil rapat mutasi perwira kemudian ditandatangani oleh semua kepala staf. Gatot pun menyatakan saat itu Marsekal Hadi Tjahjanto ikut paraf.
Selama proses mutasi perwira tersebut, Gatot mengaku belum mengetahui adanya pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku baru tahu ada pergantian Panglima TNI setelah ditelepon oleh Mensesneg Pratikno sehari setelah surat rekomendasi diantarkan ke DPR.
"Kalau saya diberitahu nanti akan diganti Pak Hadi, sejak itu saya tidak boleh," kata Gatot.
Sebagai catatan, ada 46 Pati TNI Angkatan Darat, 28 Pati TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati TNI Angkatan Udara yang dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017.
Dalam siaran pers yang diterima Tirto, disebutkan bahwa mutasi jabatan ini "dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI." Selain itu mutasi juga diterapkan dalam rangka "mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis."
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
