GAMKI Sebut Tak Terlibat Pencatutan Nama KLB Partai Demokrat

tirto.id - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) memberikan klarifikasi terkait pencatutan nama organisasi mereka dalam keterlibatan pelaksanaan agenda Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

KLB Demokrat ini juga menyeret nama Moeldoko akan diadakan di The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Agenda itu rencananya akan berlangsung pada 4-6 Maret 2021.

Hal tersebut tercantum dalam cuitan akun Twitter Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik—yang juga merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, menepis pencatutan tersebut.

“DPP GAMKI telah menelusuri dan mengkonfirmasi kepada Dewan Pimpinan Daerah GAMKI Provinsi Sumatera Utara terkait persoalan ini. Dapat kami tegaskan bahwa DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara ataupun DPC GAMKI se-Sumatera Utara tidak pernah melaksanakan kegiatan atau pun pertemuan apapun di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang pada tanggal 4-6 Maret 2021,” kata Willem lewat pers rilisnya, kemarin (4/3/2021).

Willem mengatakan bahwa GAMKI adalah organisasi yang independen dan tidak terafiliasi kepada partai politik atau pun organisasi mana pun.

Ia bilang, fungsionaris pengurus atau pun anggota GAMKI, baik di pusat maupun daerah, diberikan kebebasan, hak berdemokrasi, dan hak berpolitik secara pribadi masing-masing untuk dapat terlibat dalam organisasi masyarakat lainnya atau pun partai politik.

“Namun GAMKI memiliki kebijakan untuk tidak ikut campur dalam urusan internal organisasi lain, baik itu organisasi masyarakat maupun partai politik yang sedang berpolemik dan inkonstitusional,” kata dia.

Ia mengaku sedang membentuk tim pencari fakta, untuk menelusuri apakah ada oknum yang telah membawa-bawa nama organisasi GAMKI dalam mempersiapkan pertemuan di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang.

“Siapa pun orang yang terbukti mengkait-kaitkan organisasi GAMKI dalam urusan internal organisasi lainnya, kami dari DPP GAMKI akan melakukan langkah organisasi atau pun langkah hukum lainnya secara tegas dan terukur,” katanya.