tirto.id - Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di New York, Craig Mokhiber, mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas penanganan PBB terhadap serangan Israel ke Palestina.
Mokhiber menulis surat pengunduran diri empat halaman yang ditujukannya kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk di Jenewa pada Sabtu, 28 Oktober 2023.
Isi Surat Pengunduran Diri Direktur PBB Craig Mokhiber
Dalam surat pengunduran dirinya, Mokhiber menulis, "Ini adalah kasus genosida yang sangat jelas. Proyek kolonialisme pemukim Eropa, etno-nasionalis, di Palestina telah memasuki tahap akhir, menuju penghancuran sisa-sisa terakhir dari kehidupan masyarakat asli Palestina di Palestina.”
Surat Mokhiber menekankan keyakinannya pada solusi satu negara dan mengungkapkan keinginannya untuk melucuti senjata Israel sepenuhnya.
"Pertama, kita di PBB harus meninggalkan paradigma Oslo yang gagal (dan sebagian besar tidak jujur), solusi dua negara yang hanya ilusi..." tulisnya, merujuk pada pembentukan dua negara terpisah untuk Yahudi dan Arab, sebagai resolusi yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik.
The Guardian mewartakan, Mokhiber juga mengatakan bahwa PBB telah gagal mencegah genosida sebelumnya terhadap Tutsis di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak dan Rohingya di Myanmar dan menulis: "Komisaris Tinggi, kita gagal lagi.”
"Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, sebagai kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis selama beberapa dekade, yang sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab... tidak menyisakan ruang untuk keraguan."
Mokhiber menambahkan: "Ini adalah kasus genosida yang sudah jelas" dan mengatakan bahwa AS, Inggris, dan sebagian besar Eropa tidak hanya "menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka" di bawah Konvensi Jenewa, namun juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik untuk itu.
"Kita harus mendukung pendirian sebuah negara sekuler yang demokratis dan tunggal di seluruh wilayah Palestina yang bersejarah, dengan hak-hak yang sama bagi orang Kristen, Muslim, dan Yahudi," tulisnya: "dan, oleh karena itu, pembongkaran proyek penjajahan-pemukiman yang sangat rasis dan mengakhiri apartheid di seluruh negeri."
Riwayat Dukungan Craig Mokhiber Terhadap Kemerdekaan Palestina
Mokhiber telah bekerja untuk PBB sejak tahun 1992, dengan berbagai jabatan penting. Dia memimpin pekerjaan komisaris tinggi dalam menyusun pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan, dan bertindak sebagai penasihat hak asasi manusia senior di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.
Sebagai seorang pengacara dengan spesialisasi hukum hak asasi manusia internasional, ia pernah tinggal di Gaza pada tahun 1990-an.
Dalam perannya sebagai direktur kantor komisaris tinggi hak asasi manusia di New York, dia sering mendapat kecaman dari kelompok-kelompok pro-Israel karena komentarnya di media sosial.
Dia dikritik karena memposting dukungan terhadap gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS) dan menyebut Israel melakukan apartheid, yang secara konsisten dia suarakan dalam surat pengunduran dirinya.
Tanggapan PBB atas Pengunduran Diri Craig Mokhiber
Seorang juru bicara PBB di New York mengirimkan pernyataan kepada The Guardian mengenai Mokhiber, dengan mengatakan: "Saya dapat mengonfirmasi bahwa dia pensiun Selasa, 31 Oktober 2023. Dia memberi tahu PBB pada Maret 2023 tentang pengunduran dirinya yang akan datang, yang mulai berlaku Rabu, 1 November 2023. Pandangan dalam suratnya yang dipublikasikan hari ini adalah pandangan pribadinya."
Pernyataan itu melanjutkan: "Posisi kantor tersebut terhadap situasi gawat di Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel tercermin dalam laporan dan pernyataan publik kami."
Reaksi terhadap keluarnya Mokhiber dari posisi penting di PBB sangat beragam. Louis Charbonneau, direktur PBB untuk Human Rights Watch, mengatakan kepada The Guardian bahwa Mokhiber telah membuat argumen yang kuat untuk menentang standar ganda dalam sikap badan dunia tersebut.
"Anda tidak harus setuju dengan semua yang ada di dalam surat tersebut untuk melihat bahwa ia telah membuat kasus yang kuat dan menyedihkan bahwa PBB telah kehilangan arah dalam hal hak asasi manusia dalam hal Israel dan Palestina, yang sebagian disebabkan oleh tekanan dari Amerika Serikat, Israel, dan pemerintah-pemerintah lainnya. Belum terlambat untuk membalikkan keadaan PBB, tetapi mereka harus melakukannya dengan cepat."
Sebaliknya, Anne Bayefsky, yang memimpin Institut Hak Asasi Manusia dan Holocaust di Touro College di New York, menuduh Mokhiber di media sosial sebagai "antisemitisme terang-terangan". Ia mengatakan bahwa Mokhiber telah menggunakan kop surat PBB untuk menyerukan "penghapusan Israel dari peta".
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra
