Masuk tirto.id
tirto.id - Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang resmi dibuka pada Selasa (5/8/2025). Forum strategis ini digelar secara hybrid dengan melibatkan segenap jajaran Kejaksaan RI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, hingga perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri.
Saat membuka rapat evaluasi tersebut, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat evaluasi bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan momen penting untuk refleksi institusional, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan langkah-langkah korektif demi mengakselerasi kinerja ke depan.
"Saat ini, Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi, mencapai 76 persen. Ini adalah hasil nyata dari komitmen dan kerja keras kita bersama," ujar Burhanuddin.
Dia juga mengapresiasi capaian kinerja Kejaksaan RI selama Semester I 2025. Sepanjang paruh awal tahun ini, realisasi anggaran Kejaksaan RI sudah mencapai 35,65 persen, dengan capaian kinerja berada pada angka 43,43 persen.
Selain itu, Kejaksaan RI kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Kejaksaan RI membangun akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan institusi.
Burhanuddin pun mengingatkan pentingnya keselarasan antara kinerja dengan serapan anggaran. Hal ini agar evaluasi dari Kementerian Keuangan terhadap performa anggaran Kejaksaan RI tetap positif.
Dia juga mewanti-wanti agar seluruh jajaran Kejaksaan RI menjaga integritas dan menghindari perbuatan yang dapat menodai kehormatan institusi.
"Jangan pernah berniat melakukan perbuatan tercela yang merusak marwah Kejaksaan. Kita berdiri bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan yang bergerak bersama demi kejayaan institusi," kata dia.
Sasaran Strategis Program Kejaksaaan RI di Semester II 2025
Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin menyatakan seluruh program kerja Kejaksaan RI Semester II 2025 beserta strategi penerapannya harus diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran strategis. Di antara yang utama ialah penegakan supremasi hukum, transformasi sistem penegakan hukum, peningkatan layanan publik, hingga penguatan tata kelola organisasi Kejaksaan RI.
Adapun daftar sasaran strategis program kerja Kejaksaan RI tersebut adalah:
- Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum.
- Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
- Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara.
- Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta pengembalian kerugian negara.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
Arahan Khusus Jaksa Agung untuk Setiap Bidang
Dalam forum tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan arahan lebih spesifik kepada masing-masing bidang dan badan di Kejaksaan RI, sebagai berikut:
- Bidang Pembinaan: segera merampungkan program prioritas nasional yang tertunda;
- Bidang Intelijen: memperkuat peran intelijen dalam penegakan hukum dan edukasi publik;
- Bidang Tindak Pidana Umum: melanjutkan transformasi sistem penuntutan dan penguatan prinsip due process of law dan keadilan restoratif;
- Bidang Tindak Pidana Khusus: meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian perkara korupsi, TPPU, HAM berat secara akuntabel dan transparan;
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: meningkatkan kualitas pendampingan dan pendapat hukum dan penguatan fungsi Jaksa Pengacara dan Advocaat Generaal;
- Bidang Pidana Militer: mengoptimalkan penyelesaian perkara koneksitas;
- Bidang Pengawasan: memperkuat pengawasan internal sebagai quality assurance;
- Badan Pendidikan dan Pelatihan: memperkuat kualitas SDM, karakter baik Jaksa maupun non-Jaksa;
- Badan Pemulihan Aset: meningkatkan kapasitas pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
