E-Government Diharapkan Bisa Ubah Budaya Kerja Pemerintah

tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur memimpin peluncuran Pemerintahan Elektronik (e-Government). Sistem elektronik ini dibuat demi terwujudnya birokrasi pemerintah yang lincah, efektif dan efisien.

“Penggunaan sistem elektronik akan mengubah segalanya sehingga lebih efektif dan efisiensi,” kata Menteri Asman saat peluncuran di Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (4/10/2017) seperti dikutip Antara.

Hadirnya e-Government diyakini dapat mengubah budaya kerja pemerintahan, sebab pengawasan akan kinerja pegawai menjadi lebih efektif, kata dia.

“Namanya pegawai tidak bisa lagi kucing-kucingan, kinerja bisa dimonitor secara detail,” lanjutnya.

E-Government juga digunakan untuk membuat penggunaan anggaran lebih hemat karena surat-menyurat menjadi lebih efisien dengan memakai sistem elektronik.

Lanjut Menteri Asman, e-Government tersebut bersifat terbuka dan dapat direplikasi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah lainnya.

Selain itu, sistem elektronik ini meliputi Command Center, e-Office, e-Salam, e-Karpeg, e-Data, e-Performance, Data Center, Disaster Recovery Center dan Sijapti.

Menkopolhukam, Wiranto yang datang dalam peluncuran e-Government menyambut baik terobosan yang dilakukan Kemenpan-RB ini. Upaya berinovasi terus-menerus dibutuhkan oleh aparatur negara di tengah dinamika teknologi yang begitu cepat di masyarakat, kata dia.

“Tanpa inovasi, negara akan terhambat dan terhuyung-huyung dalam melaksanakan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat,” tutup Wiranto

Sebelumnya pada Mei 2017, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menpan-RB, Asman Abnur telah membahas percepatan penerapan sistem elekrtronik pemerintahan ini di Kantor Kemenpan-RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari hasil pertemuan tersebut, Menteri Tjahjo berharap nantinya program tersebut dapat dinikmati di seluruh provinsi kota kabupaten dengan sistem yang sama. Selain itu, harus ada transparansi perencanaan program anggaran masalah barang, jasa retribusi pajak dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penggunaan e-Government pula, ia berharap program strategis nasional yang digagas Presiden Jokowi bisa sejalan dengan program-program daerah dan tidak terhambat dengan program prioritas.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan ada 15 tema isu e-Government dan e-Planning termasuk pada tahun ini.

“Jadi pertemuan ini hanya ingin memastikan sepakat ada 15 item 4 skala prioritas ada nanti kita akan jabarkan semoga tahun ini bisa diselesaikan dengan selesainya Pilkada serentak tiap tahun kita adakan,” pungkas Tjahjo, Rabu (17/5/2017).