tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Bestari Barus mengkritik kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era kepemimpinan Anies Baswedan.
Dia melontarkan kritik itu karena menilai TGUPP gagal memberi saran ke Anies dalam memutuskan penempatan pejabat yang mengisi posisi pimpinan salah satu dinas di Pemprov DKI Jakarta.
"Kenapa bisa meletakkan orang sebagai kepala dinas yang sama sekali tidak punya pengalaman di dinas itu. Saya kira anda tahu itu dinas apa," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (29/1/2019).
Bestari menjelaskan pejabat yang ia maksud memimpin salah satu dinas pengelola anggaran terbesar pada 2019, yakni senilai Rp4 triliun. Dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memahami risiko dari penempatan pejabat itu dan mengambil langkah agar serapan anggaran dinas itu tak lamban.
"Itu bahaya menurut saya. Mudah-mudahan, kami doakan juga dia [Anies] cepat belajar, kalau enggak, dia bakal kami ajarkan lagi untuk habiskan anggaran," kata Bestari.
Bestari menganggap TGUPP berperan dalam kesalahan penempatan pejabat pimpinan salah satu dinas itu karena “teman diskusi” Anies dalam mengambil keputusan saat ini hanya orang-orang di lembaga itu.
Menurut Bestari, semestinya Anies bisa mengambil keputusan lebih baik jika sudah memiliki wakil gubernur. "Mudah-mudahan dengan adanya wakil gubernur, kawan ngobrol gubernur itu bukan hanya TGUPP, tapi wagub," kata Bestari.
Pernyataan itu berbeda dengan komentar Bestari beberapa waktu lalu. Dia sempat mengusulkan agar pergantian Wagub DKI sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2019.
Soal hal ini, Bestari beralasan pernyataannya tersebut dilontarkan “memprovokasi” PKS dan Gerindra agar segera bersepakat tentang kandidat cawagub DKI.
"Saya katakan jangan pertontonkan hal seperti ini kepada masyarakat, coba segera untuk mencari kesepakatan antara dua partai pengusung ini. Nah setelah saya ngomong 'habis pemilu saja', langsung muncul kan gitu," ujar Bestari.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom
