tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai, koordinasi dan komunikasi antarmenteri terkait rencana pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi amburadul. Hal ini terlihat dari silang pendapat para menteri pada kebijakan yang sama.
Selain itu, Mulyanto juga melihat kebijakan informasi terkait narasi pembatasan subsidi saat ini simpang siur. Padahal, seharusnya pendapat antarmenteri terkait sebuah kebijakan harus satu suara.
“Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menko Marves berbeda," ujar Mulyanto, dalam keterangan yang diterima Tirto, Jumat (12/7/2024).
Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu khawatir, jika koordinasi antarmenteri berjalan buruk, akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan. Karenanya, seharusnya Presiden Joko Widodo harus segera menertibkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Persamaan pendapat antarmenteri juga penting, agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
“Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," imbuh Mulyanto.
Terlepas dari itu, menurut Mulyanto, jika pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai setelah dibatasi nanti, distribusi BBM bersubsidi tetap tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin akan semakin miskin karena justru tidak bisa mengakses BBM bersubsidi.
Kemudian, untuk nemastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta agar pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang bisa dan tidak bisa membeli BBM bersubsidi dengan jelas. Pada saat yang sama, pemerintah juga bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi besutan PT Pertamina (Persero), MyPertamina dan digital nozzle yang sudah sangat membantu penyaluran BBM dengan baik.
“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," tegas Mulyanto.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
