tirto.id - Belum lama ini, DPP Partai Golkar menonaktifkan 10 Ketua DPD tingkat II Golkar di Provinsi Maluku yang diduga karena mendukung pencalonan Wakorbid Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Atas kejadian tersebut, Ketua DPD tingkat II Golkar Maluku dan Cirebon pun mendatangi Bamsoet di DPR. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD II Maluku, Ramli Umasugi menjelaskan, selama kepemimpinan ketua saat ini, Golkar mengalami kemunduran, tidak ada koordinasi yang dilakukan pemimpin pusat dan daerah.
"Kami justru mempermasalahkan seharusnya yang lakukan adalah DPP dulu. Karena secara nasional kursi perolehan suara Partai Golkar kan juga turun. Itu mesti dipertanyakan," jelas dia di Lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).
Ia menjelaskan, proses penonaktifan melalui rapat juga tidak dilakukan oleh Ketua DPD I Maluku. Sebab, keputusan penonaktifan diambil oleh Wakil Ketua DPD I sehingga dinilai tak lazim dilakukan di dalam Partai Golkar.
"Baru diputuskan dalam rapat pleno dan kita pun belum ditembusi surat keputusan hasil rapat pleno. Karena dalam rapat pleno juga terjadi dualisme cuma dengan sifat arogan pimpinan rapat telah memutuskan itu, yang memutuskan itu wakil ketua," jelas dia.
Sementara itu keluhan juga datang dari Ketua DPD II Cirebon Toto Sunanto yang menilai alasan penonaktifannya terkesan dibuat-buat. Toto juga merasa dipaksa untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selama dua periode pada saat acara halal bi halal.
"Misalnya ini contoh saja saat undangan halal bihalal di Jawa Barat, disuruh bawa cap, kemudian kami semua yang datang untuk mendukung Airlangga. Mekanisme-mekanisme ini yang saya kira sudah hilang. Kalau cara-cara seperti ini dibuat saja kerajaan," tandas Toto.
Penonaktifan DPD itu diduga karena mendukung Bamsoet maju dalam pemilihan ketua umum partai. Namun, informasi itu dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Laksono.
Menurut Dave, alasan semacam itu hanya untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan 10 ketua DPD tingkat II itu. "Enggak benar, itu hanya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi," kata Dave saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).
Menurut Dave, ada alasan DPP melakukan penonaktifan kepada mereka, yakni salah satunya melakukan pelanggaran dalam hal mengurus keuangan di partai.
Di sisi lain, Bamsoet justru menyarankan 10 Ketua DPD tingkat II itu mencabut dukungan kepada dirinya agar tidak dipecat dari kepengurusan partai. Sebab, Bamsoet tidak ingin pendukungnya kehilangan posisi di kepengurusan partai.
"Saya sebetulnya tidak ingin pendukung-pendukung saya menjadi korban, saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya yang penting mereka selamat," Jelas dia di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
