tirto.id -
“Kalau saya lihat 90 persen dari mereka ini, rata-rata sudah memahami masalah dunia penerbangan. It is okay. Kita lihat saja kerjanya,” kata Hardiono saat ditemui di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Rabu (12/9/2018) malam.
Lebih lanjut, ia mengindikasikan bahwa pemilihan nama-nama yang menjabat saat ini merupakan keputusan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Hardiono pun berharap jajaran direksi Garuda Indonesia saat ini dapat membenahi cara berkomunikasi antara manajemen dengan para karyawannya.
Hardiono mengaku jajaran direksi baru belum secara spesifik memberikan janji terkait perbaikan kinerja perseroan. Hanya saja berdasarkan pertemuan yang telah dilakukan antara APG dengan manajemen, direksi baru mengatakan agar kebijakan yang sudah ada saat ini bisa tetap jalan dulu.
“Namun kalau ada apa-apa, mereka akan berdiskusi dengan kami. Jadi memang [perbaikan] ini sembari jalan. Saya juga masih belum tau kerja beliau-beliau ini,” ungkap Hardiono.
Adapun Hardiono mengungkapkan bahwa RUPS Luar Biasa yang merombak jajaran direksi tersebut sejalan dengan janji Menteri BUMN Rini Soemarno. Dalam pertemuan yang berlangsung pada awal Juli 2018, Hardiono mengatakan Menteri Rini memang berkomitmen akan mengevaluasi kinerja direksi Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Pahala Mansury.
Kendati telah ada perombakan jajaran direksi, namun Hardiono mengatakan APG akan tetap kritis terhadap urusan keselamatan karyawan maupun penerbangan. Menurut Bintang, asosiasi berharap manajemen tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada merosotnya pelayanan hingga keselamatan penerbangan.
“Kami di sini adalah mitra untuk menjaga semua, termasuk pelayanan kepada penumpang. Kalau pelayanan nggak bener, kami pun marah, sementara penumpang sudah bayar mahal,” jelas Hardiono.
Adapun konsekuensi dari tiket penerbangan Garuda Indonesia yang relatif mahal itu, Hardiono menyebutkan maskapai harus memenuhi tiga aspek penting. Ketiga hal yang dimaksud itu ialah keamanan penumpang, penerbangan yang tepat waktu, serta pelayanan yang baik.
Masih dalam kesempatan yang sama, Hardiono tidak mempermasalahkan apabila manajemen mempunyai niatan untuk melakukan efisiensi.
Hanya saja, efisiensi itu tidak lantas dilakukan dengan memangkas sejumlah fasilitas bagi karyawan yang selama ini dianggap mampu memberi keamanan. Salah satunya ihwal fasilitas antar jemput yang disebut Hardiono mampu memberikan jaminan bahwa awak kabin dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar.
“Saya yakin kalau karyawan nggak diganggu-ganggu, kerjanya juga bisa kondusif. Tapi kalau hak-haknya dikebiri atau dikurang-kurangi, saya rasa orang pun akan marah,” ucap Hardiono.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri