Diminta Tanggung Biaya Bengkak Kereta Cepat, Indonesia Harus Apa?

tirto.id - Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dengan nilai proyek yang diketahui mencapai Rp27 triliun, sehingga total proyek KA Cepat menjadi Rp113,9 triliun.Hal itu membuat Cina berharap agar pembengkakan biaya dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan pembengkakan biaya konstruksi atau cost over run untuk pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus dibahas oleh pemerintah.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai agar pemerintah bersikap tegas untuk langsung memberhentikan dan membatalkan proyek KA cepat Jakarta-Bandung. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan anggaran

"Udah enggak relevan ya itu cut loss aja dari pada rugi terus. Defisit APBN harus dibuat di bawah 3 persen enggak bisa pakai APBN. Artinya kalau udah seperti ini udah lah cut los aja, lagian enggak penting-penting amat juga kan ka cepat," kata dia kepada Tirto, Rabu (27/7/2022).

Lebih lanjut, dia berharap pemerintah perlu konsisten pada perjanjian di awal. Yaitu proyek KA Cepat Jakarta Bandung tidak melibatkan APBN. Hal itu menjadi salah satu latar belakang mengapa Indonesia memilih Cina.

"Ketika kemudian melanggar perjanjian itu yaudah batalin aja. Ya kalau ada sanksi biar ada orang hukumlah yang bicara . cut loss aja orang itu dah gak sesuai dengan perjanjian awal. Daripada bengkak APBN bengkak. Lagian ke Bandung banyak akses kan kereta yang biasa juga udah cukup efisien," pungkasnya.