tirto.id - Pada 7 Mei 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan Indonesia akan menerapkan kelaziman baru alias new normal. Hal ini menandai upaya memberikan pelonggaran aktivitas warga setelah 3 bulan menghadapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus Corona (COVID-19).
Kala itu Jokowi menyerukan bahwa kegiatan ekonomi harus kembali berputar meski pandemi belum reda. Jokowi menyebut masyarakat perlu berdamai dan bisa hidup aman berdampingan dengan COVID-19.
“Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/5/2020).
Tak sulit memahami kebijakan yang diambil Jokowi karena memang industri manufaktur tengah mengalami penurunan tajam setelah dihantam Corona.
Data IHS Markit menunjukkan, kondisi bisnis di sektor manufaktur Indonesia semakin melemah pada akhir triwulan kedua 2020. Output industri turun selama empat bulan berturut-turut hingga bulan Juni.
Kepala Ekonom IHS Markit Bernard Aw mengatakan, pelonggaran aktivitas ini cukup membantu memulihkan sektor manufaktur tetapi meski belum cukup untuk membendung penurunan lebih lanjut dalam kegiatan produksi.
“Dengan ekspektasi pelonggaran PSBB lebih lanjut dan kembali ke normal, sentimen bisnis naik tajam ke level tertinggi sejak bulan Januari sebelum pandemi meningkat, karena perusahaan umumnya mengharapkan output naik pada tahun mendatang,” kata dia dalam hasil penelitiannya yang dikutip Tirto, Kamis (9/7/2020).
Industri Beroperasi, Klaster COVID-19 Baru Bermunculan
Kebijakan pelonggaran PSBB tersebut tentu disambut gembira oleh para pelaku usaha yang bisnisnya babak belur setelah dipaksa tutup tiga bulan selama masa PSBB.
Tepat sebulan usai Jokowi mengumumkan new normal, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap ada 17.466 izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) yang dikeluarkan selama relaksasi PSBB sampai 18 Juni 2020.
Ia mengklaim izin operasional industri yang sudah dikeluarkan setidaknya berdampak pada 4.919.276 pekerja terhindar dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi kami sebetulnya menyelamatkan sekitar 5 juta tenaga kerja di semua sektor yang dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin IOMKI tersebut,” jelas dia dalam diskusi yang digelar secara virtual, Kamis (18/6/2020).
Sayangnya, beroperasinya lagi industri dan pabrik-pabrik ini rupanya memicu masalah lain yang tak bisa dianggap sepele. Dibukanya pabrik-pabrik kembali, laporan pasien positif corona juga ikut bertambah. Bahkan di beberapa lokasi pabrik, menjadi klaster baru penularan virus Corona.
Misalnya, laporan di pabrik Unilever di Cikarang yang mencatat ada 36 orang karyawan reaktif dan positif tertular virus Corona. Dari total jumlah tersebut, ada 15 anggota keluarga karyawan yang juga tertular virus Corona.
Kemudian ada pula klaster perusahaan jadi penyumbang kasus COVID-19 paling banyak di Kota Semarang. Hingga kini, dari total 3 perusahaan ada 300 orang yang terkonfirmasi positif virus corona.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mengatakan drastisnya kenaikan kasus COVID-19 ini berasal dari klaster industri atau perusahaan. Pria yang akrab disapa Hendi ini menyebut, tambahan dari klaster ini ada 33 persen.
“Lonjakan dari industri itu capai 33 persen. 500-600, tiba-tiba 800. Cukup tinggi. Klaster besar,” kata dia Rabu (8/7/2020).
Ada pula pada akhir Mei lalu sebanyak 115 karyawan dan kontraktor PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ditemukan di wilayah Tembagapura dan Kuala Kencana terjangkit virus. Dari jumlah tersebut, 2 pasien meninggal dunia, 49 dinyatakan sembuh dari Corona, dan 64 lainnya sedang menjalani isolasi serta perawatan intensif.
Maraknya laporan kasus penularan di pabrik menuntut perhatian lebih serius dari pemerintah. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja khususnya di lingkungan pabrik tampaknya tak cukup serius diperhatikan pelaku usaha termasuk para pekerja.
Kerumunan di ruangan tertutup dan rendahnya penerapan protokol kesehatan menjadi alasan lingkungan ini jadi tempat ideal bagi virus Corona bersarang. Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Puskakes Uhamka) Bigwanto menjelaskan, banyaknya laporan soal karyawan positif corona menjadi bukti belum waktunya industri dibuka kembali.
Bigwanto bilang, jika industri tetap dibuka malah bisa muncul klaster penularan corona yang baru.
“Saya dari awal gak setuju dengan adanya pelonggaran ini artinya akan ada kenaikan kasus di klaster baru. Apalagi kan sekarang ada riset baru kan kalau virus itu bisa menyebar lewat partikel udara yang paling kecil sehingga sekarang jadi tantangan nih karena pabrik itu rata-rata ada di ruang tertutup jadi mesti dievaluasi lagi,” kata dia kepada Tirto, Kamis (9/7/2020).
Namun ia menyadari, tekanan ekonomi yang dialami pelaku industri dan para pekerja tak bisa diabaikan sehingga kegiatan ekonomi terpaksa harus berjalan di tengah pandemi.
Jika memang harus tetap beroperasi, industri perlu memproteksi karyawannya. Misalnya, penyelenggaraan rapid tes massal yang dilakukan secara berkala.
“Kalau perlu rapid tes direguler-in aja misalnya 2 minggu sekali. Karena kan banyak sekali orang sakit yang tanpa gejala. Jadi kita gak pernah tahu. Tapi masalahnya mau enggak industri mengeluarkan budget lebih atau mungkin kalau enggak mau industri pemerintah lah ngeluarin insentif untuk rapid tes,” ujarnya.
Senada dengan Bigwanto, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, selain perlu rapid tes regular untuk karyawan industri juga perlu memperketat penerapan protokol kesehatan.
“Jika SOP kesehatan itu tidak diimplementasikan dengan tepat. Pemerintah enggak akan dapat keduanya [ekonomi dan keselamatan]. Monitoringnya harus lebih ketat, karena pada saat PSBB saja naik apalagi ketika direlaksasi,” jelas dia pada Tirto, Kamis (9/7/2020).
Bahayanya, jika banyak karyawan yang akhirnya tumbang karena terpapar COVID-19, industri akan kehilangan SDM. Ada risiko besar yang membayangi ekonomi nasional bila tak ada kesadaran dari semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan.
Solusi antara Pilihan Ekonomi vs Kesehatan
Jika makin banyak pekerja pabrik yang tertular corona, industri malah bakal menghadapi tekanan ganda berupa tekanan keuangan akibat belum pulihnya perekonomian nasional dan tekanan berkurangnya jumlah tenaga kerja karena banyak yang tertular virus Corona.
Bila sudah begini, upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi sembari menekan jumlah penularan corona bisa gagal total.
Pelaku usaha bukannya tak menyadari tantangan itu. Mereka juga bukannya tak ingin meningkatkan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Namun, upaya itu tak semudah membalik telapak tangan.
Bagi pengusaha, penerapan protokol kesehatan apalagi sampai harus melakukan rapid test virus Corona secara berkala berarti biaya tambahan. Sebab, mereka harus memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi para pekerjanya seperti masker hingga face shield. Biaya tambahan untuk melakukan rapid tes untuk industri padat karya juga tak murah.
Tak semua pelaku industri punya kemampuan keuangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan biaya ekstra tersebut. Apalagi saat ini kondisi ekonomi belum pulih. Sehingga ia berharap, ada insentif dari pemerintah agar para pelaku industri bisa memenuhi kewajibannya untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya masing-masing.
"Ya [setuju. Tapi tergantung industri dan situasi kondisi perusahaannya. Kalau perlu itu ada [insentif dari pemerintah untuk rapid] karena semua pasrah sedang kesulitan cash flow,” jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
