tirto.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyayangkan keputusan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang pergi liburan ke Jepang saat masa libur Lebaran 2025. Menurut Dedi, alasan Lucky Hakim ingin membahagiakan anak kurang bijaksana disampaikan seorang pemimpin daerah.
Dedi mengatakan untuk membahagiakan anak tidak perlu ke Negeri Matahari Terbit, karena bisa berkeliling di kotanya sendiri, sebagai seorang pemimpin daerah.
Dedi mengatakan telah berkomunikasi dengan Lucky Hakim melalui pesan singkat dan juga layanan rapat zoom. Dalam komunikasi tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan telah mengingatkan Lucky Hakim bahwa keduanya saat ini telah dilantik sebagai pejabat negara, sehingga harus berhati-hati dalam mengambil langkah.
"Jadi karena pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 'kan bahagia tidak mesti di Jepang'," ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025) dilansir dari Antara.
Atas hal tersebut, Dedi menyarankan secara pribadi bahwa anak pejabat, terlebih sebagai pimpinan daerah, harus merasa bahagia di kabupaten atau kotanya, termasuk jika ingin melakukan rekreasi.
"Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena 'kan itu tugas pemimpin," ujar Dedi.
Dedi berharap seluruh pemimpin daerah di Jawa Barat bisa membuat tempat rekreasi di wilayahnya sendiri, sehingga tak perlu ke luar negeri bila mau berlibur bersama keluarganya.
"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gituloh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya asalnya keluarga artis, misalnya, 'kan hari ini sudah menjadi pejabat publik jadi harus terikat dengan budaya," katanya.
Daripada liburan, Dedi Mulyadi meminta Lucky Hakim fokus bekerja membenahi masalah-masalah yang ada di Indramayu, mulai dari infrastruktur hingga masalah sosial.
Ia mencontohkan masalah yang harus dibenahi seperti penyapu koin di jalan arteri Pantura, yang harus dicari rumusan bagaimana agar masyarakat berhenti dari kegiatan berbahaya tersebut.
"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memberikan klarifikasi terkait dengan polemik perjalanannya ke Jepang yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan aturan perjalanan kepala daerah pada hari kerja.
Dijelaskan oleh Lucky Hakim bahwa rencana keberangkatan ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama, bahkan saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Selama kampanye saya jarang di rumah. Oleh karena itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah pilkada," ujarnya di Pendopo Bupati Indramayu, Jabar, Selasa (8/4/2025).
Menurut Lucky, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024 dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan pada 11 April 2025.
Namun, karena adanya hari kerja pada tanggal 8—10 April 2025, dia sempat mengajukan izin melalui staf.
Permohonan izin tersebut, kata Lucky, tidak dapat diproses karena waktu pengajuannya dinilai kurang dari 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan.
Lucky mengatakan bahwa keputusan memajukan kepulangan sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak meninggalkan tugas sebagai kepala daerah pada hari kerja.
