tirto.id - Partai Demokrat menuding hubungan PDIP sedang tidak harmonis dengan Joko Widodo (Jokowi).
Wasekjen Demokrat, Rachlan Nashidik menyatakan indikasi ketidakharmonisan tersebut terlihat dari pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait kasus korupsi e-KTP.
Rachlan menilai pernyataan Hasto yang mengarahkan kasus e-KTP sebagai kesalahan rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membela Puan Maharani dan Pramono Anung, karena tidak suka dengan kemesraan Demokrat dan Jokowi.
"Kami memandang serangan Hasto pada partai kami yang sering dan selalu tanpa alasan sesungguhnya merefleksikan konflik internal PDIP, yakni antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi," kata Rachlan dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (27/32018).
Rachlan menyatakan saat ini Demokrat dengan Jokowi sedang dalam posisi berhubungan baik. Terbukti dengan sikap Jokowi saat menghadiri Rapimnas Demokrat beberapa waktu lalu.
Saat Rapimnas Demokrat waktu itu Jokowi sempat menyatakan dirinya juga merupakan seorang Demokrat. Ia juga saling melempar pujian dengan SBY.
"Pada pokoknya, Partai Demokrat membuka diri pada semua pihak yang memiliki tujuan sama, yakni demokrasi yang produktif dan bermartabat," kata Rachlan.
PDIP dan Demokrat sebelumnya terlibat perseteruan akibat nyanyian Setya Novanto yang menuding keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam pusaran kasus korupsi e-KTP.
Perseteruan bermula dari pernyataan Hasto yang menyebut kedua kader partainya tidak mungkin terlibat kasus korupsi proyek e-KTP. Karena, menurut dia, saat proyek tersebut berlangsung partainya menjadi oposisi rezim.
Maka, menurut Hasto, yang harus menjelaskan dan bertanggungjawab adalah rezim saat itu, yakni pemerintahan SBY.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons keras dari Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan yang menyebut Hasto sedang melakukan upaya politik cuci tangan.
Sampai saat ini, perseteruan kedua belah pihak belum selesai.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
