tirto.id - Kepala Bagian Operasional Polres Halmahera Selatan AKP Roy Simangunsong dicopot dari jabatannya karena diduga berkaitan dengan aksi unjuk rasa personel polres setempat ihwal pembayaran menuntut honor pengamanan pemilu.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Hendri Badar membenarkan pencopotan tersebut.
"Betul, Kabag Ops Polres Halmahera Selatan dimutasi,” ucap dia ketika dihubungi Tirto, Selasa (30/4/2019).
Roy dimutasikan ke Polda Maluku Utara. Hendri enggan memberitahukan dasar mutasi tersebut. Ia menyatakan, tim masih memeriksa anggota polisi yang terlibat dalam unjuk rasa.
“Tim masih bekerja mengusut perkara,” sambung dia.
Berkaitan dengan pemeriksaan Kapolres dan Wakapolres Halmahera Selatan, serta pejabat polisi lain yang diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Hendri mengaku belum mengetahuinya lebih lanjut.
“Saya belum bisa menyimpulkan, saat ini tim masih bekerja,” tegas dia.
Pemeriksaan itu diperkuat oleh pernyataan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra.
“Pasti nanti ada pemeriksaan terhadap Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops dan semuanya (yang terlibat) akan dilakukan pemeriksaan yang bertujuan mengonfirmasi kejadian itu benar atau tidak,” kata Asep di Mabes Polri, Senin (29/4/2019).
Mutasi Roy tercantum dalam Surat Telegram Rahasia Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigjen Pol Suroto Nomor: ST-946/1V/KEP/2019/ROSDM bertanggal 29 April 2019.
Sebelumnya, viral video personel kepolisian berdemo di halaman kantor Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga karena menuntut honor pengamanan pemilu dan mereka diduga mogok kerja.
Kejadian itu pada Senin (29/4/2019), sekitar pukul 08.00 WIT atau selesai apel pagi. Sebuah ban dibakar di halaman polres, ratusan anggota polisi berkumpul dan mulai menuntut haknya. Bahkan isunya ada potongan anggaran pengamanan yang dilakukan oleh Kabag Ops Polres Halmahera Selatan.
Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto menyatakan, terjadi kemoloran dalam pemilu setempat sedangkan prediksi dari tahap pemungutan hingga penghitungan suara hanya enam sampai tujuh hari sesuai jadwal yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota polisi yang mengamankan tahapan pemilu pun mempersepsikan bahwa mereka tidak mendapatkan bayaran atau jumlah bayaran kurang ketika pengamanan pemilu, sehingga mereka nekat memprotes.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
