tirto.id - Viral di media sosial, database milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bocor di dark web. Dalam akun X @FalconFeedsio, menjelaskan data yang bocor dari Ditjen Perhubungan udara berisi data pegawai, password seluruh pengguna aplikasi dan website, foto KTP pegawai, sertifikat peserta pilot drone, dan data penerbangan terkait pesawat.
Terkait hal itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, membenarkan adanya kebocoran data. Tetapi, data yang bocor adalah kejadian lama pada 2022 dan tidak ada kaitannya dengan serangan ransomware lock bit 3.0 di Pusat Data Nasional (PDN).
"Setelah dilakukan pengecekan, ini data dan kejadian lama tahun 2022, tidak ada kaitannya dengan kondisi saat ini," ungkap dia saat dihubungi Tirto, Minggu (30/6/2024).
Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa kasus ketika data penting milik pribadi, perusahaan, hingga instansi pemerintahan menjadi korban kasus peretasan data oleh pihak tak bertanggung jawab. Imbasnya, sejumlah data penting dan rahasia milik negara pun bocor.
Pada tahun 2023, Tirto mencatat terdapat beberapa kasus dugaan peretasan dan kebocoran data yang menimpa sejumlah perusahaan hingga situs resmi milik pemerintahan.
Pada November 2023, seorang peretas mengklaim telah membobol situs resmi milik Kementerian Pertahanan. Data sebesar 1,64 terabita yang berisi dokumen rahasia dan sensitif berpotensi bocor.
Masih di bulan yang sama, atau tepatnya sehari setelah masa kampanye resmi Pemilu 2024 dimulai, catatan Tirto mengungkap Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring.
Pratama menyatakan, kali ini, ada 204 juta data pemilih yang jebol dan diperjualbelikan di situs BreachForums. Akun anonim ini juga membagikan 500 ribu contoh data yang berhasil didapatkan dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada salah satu unggahannya di situs tersebut.
Data yang bocor itu mencakup beberapa komponen penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta kodefikasi TPS.
Tirto mencatat kasus kebocoran data yang berkaitan dengan data milik KPU bukan kali pertama ini saja terjadi. Sebelumnya, pada September 2022, peretas "Bjorka" menjual 105 juta data penduduk yang diklaim didapat dari laman KPU.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tercatat menjadi korban sasaran peretasan data di tahun 2023. 7 juta data milik Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Ditjen Dukcapil) bocor.
Data itu dijual, beredar di dunia maya. Sebuah akun Twitter mengunggah hasil peretasan itu pada 16 Juli 2023. Data yang bocor berisi nama, NIK, nomor KK, alamat, nama ayah, nama ibu, dan sebagainya.
Lalu, 18 Juli 2023, ada juga akun Twitter @DailyDarkWeb yang mengunggah kebocoran data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat daring yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ada 217 juta data SIAK yang siap dijual oleh peretas. Data-data itu juga berisi tentang nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan sebagainya –yang intinya adalah data pribadi masyarakat Indonesia.
Tak hanya menimpa sejumlah kementerian negara, pada tahun 2023 kasus peretasan data juga menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebuah grup ransomware bernama LockBit dilaporkan telah menyebarkan data 1,5 terabit milik bank berpelat merah tersebut ke jaringan pasar gelap internet.
Kasus ini terjadi diawali dengan serangan group ransomware LockBit pada 8 Mei 2023 lalu ke layanan BSI yang menyebabkan layanan bank terganggu. Usai serangan tersebut, LockBit memberikan pengumuman bahwa mereka telah mencuri data BSI yang berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan, karyawan, dokumen keuangan, dokumen hukum, NDA, dan kata sandi layanan eksternal dan intenal bank.
Meski begitu, di lain pihak, BSI memberikan keterangan resmi pada 16 Mei 2023 melalui Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo bahwa pihaknya memastikan data dan dana nasabah aman. BSI juga memastikan bahwa bertransaksi di BSI juga aman dilakukan.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
