Menuju konten utama

Dampak Politis Pengadangan Anies oleh Paspampres bagi Citra Jokowi

Pengamat menilai memviralkan foto kemesraan Anies dan Jokowi di SUGBK malah merugikan citra Jokowi.

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan piala kepada pemain Persija Jakarta Bambang Pamungkas (kiri) dan Ismed Sofyan (tengah) usai laga final Piala Presiden melawan Bali United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/2). Persija berhasil menjadi juara setelah menang dengan skor 3-0. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pd/18

tirto.id - Video Anies Baswedan diadang sejumlah Pasukan Pengaman Presiden (paspampres) saat mengikuti penyerahan Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi viral. Video berdurasi 14 detik itu dinilai dapat menggerus citra positif Presiden Jokowi yang turut hadir dalam acara.

“Itu [paspares adang Anies) jadi blunder. Citra Jokowi turun karena dia dianggap tidak fair dan tidak bisa move on dari kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta,” kata peneliti Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio kepada Tirto, Senin (19/2).

Hendri mengamati isu pengadangan Anies oleh Paspamres di media sosial dan media massa mengalahkan isu krusial yang terjadi pada hari yang sama yakni pengambilan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019. Hendri menilai Anies mendapatkan banyak keuntungan politis dari isu pengadangan dirinya oleh Paspamres. “Itu menaikkan elektabilitas Anies. Pendukungnya akan semakin solid,” ujar Hendri.

Keuntungan politis yang diterima Anies menurut Hendri makin diperkuat dengan cara istana merespons isu ini. Ia mencontohkan dalil Kantor Staf Presiden bahwa acara Piala Presiden bukan acara kenegaraan terkesan mengada-ada. Karena perhelatan Piala Presiden digelar dengan melibatkan banyak simbol negara termasuk presiden. “Itu (Piala Presiden) bukan acara kenegaraan: Aneh,” ujar Hendri.

Sikap Kantor Staf Presiden dan pendukung Jokowi menyebarkan foto kemesraan Anies dan Jokowi di SUGBK melalui media sosial juga dinilai Hendri menguntungkan Anies. Publik akan membaca foto-foto itu sebagai pencitraan semata karena faktanya Anies tidak diperbolehkan Paspampres mengikuti acara penyerahan Piala Presiden yang diikuti Jokowi. “Buzzer dan media tayangkan foto kemesraan Anies dan Jokowi, itu tidak bisa dilawan dengan pencitraan,” kata Hendri.

Hendri melihat istana gagal memperhitungkan efek pengadangan Anies oleh Paspampres lantaran ada penonton yang tidak sengaja merekam peristiwa itu. Alih-alih berdalih pengadangan Anies sebagai kesalahan panitia, Hendri menyarankan istana mengakui kejadiaan itu sebagai kesalahan komunikasi antara panitia dengan Paspampres. “Alasan paling baik adalah miskomunikasi. Mereka tidak siapkan damage ini karena tidak ada yang rekam,” ujar Hendri.

Pemerintah mengklarifikasi video berkonten pelarangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti penyerahan Piala Presiden oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Pemerintah menyatakan pelarangan itu dilakukan karena Paspampres hanya berpegang pada daftar nama yang disiapkan panitia. “Tindakan itu merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia,” tulis Kantor Staf Presiden di akun resmi mereka @KSPgoid, Senin (19/2).

Penyerahan Piala Presiden bukan acara kenegaraan. Sehingga Paspampres tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh kepala daerah. Kantor Staf Presiden memastikan tidak ada instruksi dari Jokowi melarang Anies mengikuti penyerahan Piala Presiden yang dimenangkan Persija Jakarta. “Tidak ada arahan apa pun dari Presiden @Jokowi untuk mencegah @aniesbaswedan,” tulis KSPgoid.

Lantaran bukan acara kenegaraan, pengamanan yang dilakukan Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan pembawa acara untuk turut mendampingi presiden. “Karena bukan acara resmi, Presiden @Jokowi juga masih perlu menunggu selama 15 menit di lapangan hingga selesainya pemberian penghargaan lain sebelum menyerahkan #PialaPresiden kepada @Persija_Jkt,” tulis KSPgoid.

Saat laga final Piala Presiden berlangsung, Jokowi dan Anies tampak menikmati jalannya pertandingan. Jokowi bahkan sempat menyalami Anies saat Persija berhasil mencetak gol ke gawang Bali United. “Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab,” tulis KSPgoid.

Video Paspampres melarang Anies mengikuti penyerahan Piala Presiden menjadi sorotan media massa dan perbincangan publik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun twitternya @Fahrihamzah bahkan turut mengunggah dan mengomentari video berdurasi 14 detik itu. “Adegan ini kalau benar harus dijelaskan kepada publik oleh @KemensetnegRI. Kenapa gubernur DKI @aniesbaswedan Gak boleh ikut sementara pejabat Gak jelas pada ikut?,” tulis Fahri.

Tidak cuma itu, Fahri juga membandingkan pelarangan yang diterima Anies dengan perlakuan Paspampres terhada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Ahok aja diajak naik mobil RI1 padahal terdakwa…#NgawurKalian!!,” tulis Fahri.

Fahri mempertanyakan dalil bahwa Piala Presiden bukan acara kenegaraan. Menurutnya alasan itu tidak tepat karena Piala Presiden digelar menggunakan dana negara. “Bukan acara kenegaraan? (PIALA PRESIDEN RI KAN? Emang presiden RI itu punya negara atau siapa?) pakai dana negara kan? Kenapa undangannya pakai Garuda waktu pembukaan?),” tulis Fahri.

“Paspampres Gak salah iya. Tapi kenapa gubernur dipermalukan?”

Undang-Undang No.9/2010 tentang Keprotokoleran mencantumkan konsep tuan rumah di Pasal 13. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “tuan rumah” adalah gubernur, dan atau bupati atau walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di provinsi atau kabupaten/kota.

Mengacu pada undang-undang tersebut Fahri berpandangan Anies merupakan tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. “Dalam UU protokoler, Ada konsep tuan rumah. Kira2 siapa tuan rumah kalau bukan @aniesbaswedan??” tulis Fahri.

Fahri mengatakan protes yang ia lakukan bukan karena hubungan pribadinya dengan Anies. Tapi karena Anies merupakan pejabat publik. “Ini yg saya sebut tadi… semua ada aturannya… negara ini Negawa hukum (rechstaal) dijalankan oleh hukum bukan Oleh orang (rule of law not by Man). Itu yang Sy protes…bukan soal pribadi @aniesbaswedan tapi karena pada dirinya melekat jabatan yang diberikan rakyat…” tulis Fahri.

Anies Baswedan sempat berkomentar singkat soal sikap Paspampres mencegah dia mengikuti rombongan Presiden Jokowi menuju podium usai Persija Jakarta menjadi juara Piala Presiden 2018. "Begini, dari tadi malam itu, yang penting Persija menang, saya di mana enggak penting, yang penting Persija menang, saya merasa bangga," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta di sela menerima Tim Persija yang membawa tropi Piala Presiden 2018, pada Minggu (18/2/2018) seperti dikutip Antara.

Saat ditanya apakah dia memang benar dicegah oleh Paspamres, Anies enggan menjawab. "Kelihatannya bagaimana? Pokoknya yang penting Persija menang," kata dia.

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden Maruarar Sirait tidak menjawab alasan mengapa Anies tidak dimasukkan dalam daftar pejabat yang memberikan ucapan selamat atas kemenangan Persija. Kepada wartawan Maruarar menyatakan hubungan Anies dengan Jokowi baik-baik saja namun ada pihak yang sengaja ingin membenturkan keduanya.

"Ada orang yang tidak senang kalau Indonesia kondusif. Orang Jokowi dan Anies baik-baik saja kenapa jadi kita yang ribut," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Baca juga artikel terkait PIALA PRESIDEN 2018 atau tulisan lainnya dari Jay Akbar

tirto.id - Politik
Reporter: Jay Akbar
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
-->