tirto.id - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat rencananya akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah mempersiapkan skenario jaring pengaman sosial PPKM Darurat selama enam minggu saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).
Beberapa jaring pengaman yang disebut Sri Mulyani, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) Kemensos, BPNT (kartu sembako), bantuan tambahan beras 10 kg, diskon tarif listrik, BLT Desa dan Kartu Prakerja.
1. Bantuan PKH Kemensos
Bansos PKH (Program keluarga Harapan) Kemensos juga bakal dicairkan pada Juli 2021 berdasarkan skema penyaluran yang dikutip dari website PKH Kemensos. Bansos PKH Kemensos ini disalurkan pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021 melalui BNI, BRI, Mandiri dan BTN.
Besaran bantuan untuk PKH ini beragam misal untuk keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini
mendapatkan Rp3 juta. Sedangkan bantuan bagi yang memiliki anak SD maka mendapatkan Rp 900 ribu, anak yang sudah SMP dapat Rp 1,5 juta, dan untuk anak SMA dapat Rp 2 juta. Sedangkan keluarga yang memiliki anggota disabilitas atau lansia akan mendapatkan Rp 2,4 juta.
Selain itu, ada bantuan tambahan beras 10kg/penerima manfaat dalam program keluarga harapan (PKH) dengan anggaran Rp2,5 triliun.
“Ini sekaligus untuk Bulog menggunakan beras yang ada di gudangnya sehingga mereka bisa terpakai 200.000 ton untuk membantu kelompok masyarakat maka dengan demikian bulog bisa membeli gabah petani yang sekarang sedang panen lagi,” kata Sri Mulyani.
2. BPNT (Kartu Sembako)
Bantuan ini dikeluarkan setiap bulan dengan jumlah Rp200 ribu per bulan per KK. Penyebarannya dilakukan melalui perbankan dan agen yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadwal pencairan BPNT mulai dari Januari - Desember 2021.
Bansos BPNT ini bisa digunakan untuk bahan pangan seperti sumber karbohidrat (beras, jagung, sagu), protein hewani (telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar) dan sumber vitamin dan mineral sayuran dan buah-buahan.
Untuk Kartu Sembako, kata Sri Mulyani, akan dibayarkan pada Juli 2021 melalui Kemensos.
"Karena alokasinya sebetulnya 18,8 juta penerima sampai Juni ini masih 15,9 juta. Kami memahami Kemensos tengah membenahi DTKS. Namun, ini juga membutuhkan kecepatan, dan oleh karena itu BST maupun penyaluran kartu sembako karena anggarannya sudah disediakan Rp40 triliun dan realisasi Juni masih Rp17,75 triliun,” jelas dia.
3. Bansos Tunai
Bantuan langsung tunai juga sudah dianggarkan sebesar Rp40 triliun. Sri Mulyani menjelaskan PPKM Darurat ini juga didukung dengan bansos yang dipercepat pembayarannya.
Dalam pengumumannya, bantuan sosial tunai (BST) ini bakal disalurkan untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2021 sehingga diberikan sekaligus Rp600 ribu, tulis Kemensos.
"Warga akan menerima Rp600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, " kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Penyaluran BST tak berubah atau sesuai dengan skema Januari - April 2021 yaitu melalui Kantor Pos dan Himounan Bank Negara (Himbara).
"Jadi mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga," kata Mensos.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Jakarta Barat Mursidin menjelaskan ada sebanyak 326.345 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jakarta Barat sudah menerima bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial. Jumlah bantuan yang diterima adalah Rp 600.000. "Untuk hari ini jadwalnya Cengkareng Timur, ada 8.400-an (penerima) akan dikirim tunai oleh PT. Pos Indonesia," kata Mursidin saat dihubungi Senin (19/7/2021).
4. Subsidi Listrik
Untuk subsidi listrik yang diperpanjang sampai September 2021 sebesar Rp7,58 triliun untuk pelanggan 450-900 VA. Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan melakukan perpanjangan lagi, tadinya 3 bulan kemudian diperpanjang 6 bulan sampai Juni 2021.
Kemudian karena terjadi PPKM Darurat Jawa-Bali akhirnya pemerintah memutuskan untuk perpanjang lagi sampai 6 bulan sampai September 2021.
“Ini 32,6 juta pelanggan, tambahan untuk alokasinya Rp1,91 triliun pada semester I sudah digunakan Rp5,67 triliun jadi total untuk bantu pelanggan 450 dan 900 VA adalah 7,58 triliun. Untuk bansos rekening minimum tadi abonemen tadi kita berikan untuk 1,14 juta pelanggan ini alokasi semester 1 udah Rp1,27 triliun, kita juga perpanjang untuk 3 bulan maka akan dibukukan Rp420 miliar,” kata dia.
5. BLT Desa
Kemudian BLT desa dengan alokasinya adalah 8 juta penerima sudah dianggarkan Rp28 triliun, namun sampai Juni baru terealisasi ke 5 juta peserta dengan anggaran Rp4,49 triliun.
“Jadi space anggarannya masih cukup dan targetnya 8 juta tapi baru realisasi 5 juta. Kita berharap ini akan dilakukan terutama saat menghadapi PPKM darurat yang memang membutuhkan dukungan untuk masyarakat kita agar bisa bertahan,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
6. Kartu Prakerja
Ada pula Kartu Prakerja hingga Juni 2021 sudah terealisasi 2,8 juta dengan total anggaran yang sudah disiapkan Rp10 triliun. Ada pula Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang akan diberikan pada 3 juta penerima baru.
“Dari 12,8 juta penerima, 9 ,8 juta peserta sudah terealisasi. Jadi dengan adanya tambahhan 3 juta ini tambah Rp3,6 triliun. Jadi totalnya adalah Rp15,36 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Bansos & Subsidi Diberikan Bersamaan dengan Jadwal PPKM Darurat
Menanggapi subsidi dan bantuan pemerintah yang baru mulai cair pada awal pekan ini, Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, seharusnya rencana yang dilakukan pemerintah lebih matang. Pencairan subsidi seharusnya dilakukan berbarengan saat PPKM Darurat.
“Kondisinya tentu akan berat, buat masyarakat menengah ke bawah itu kondisinya semakin berat. Karena situasi sekarang yang upahnya harian kemudian juga buruh lepas ya, itu yang khawatirnya akan memicu terjadinya gelombang orang kota ke desa [ruralisasi]. Karena enggak bisa lagi bertahan di perkotaan ya. Maka mereka memutuskan untuk pulang,” jelas dia.
Maka dari itu pemerintah perlu mempertebal jaring pengaman sosial kepada masyarakat kelas bawah, untuk memastikan masyarakat tetap bisa bertahan selama masa PPKM darurat.
“Khawatirnya akan ada gelombang kemiskinan yang meningkat. Kemudian enggak akan menutup kemungkinan banyak yang jatuh kelaparan. Jaminan sosial juga kita sangat kecil. Realisasinya juga masih kecil ya kalau enggak salah baru 30-40 persen untuk total PEN,” jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
