tirto.id - Lonjakan kasus COVID-19 atau virus Corona usai Idulfitri masih terus terjadi, bahkan penambahan kasus baru konsisten di atas 10 ribuan. Lonjakan ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir akan mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II (Q2) 2021 yang ditargetkan bisa tumbuh 7,1 persen hingga 8,3 persen pada periode April-Juni 2021.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjelaskan, melihat kondisi terkini target yang diproyeksikan pemerintah sulit untuk tercapai. Sebab, lonjakan kasus COVID-19 ini membuat masyarakat harus mengurangi aktivitas, hingga akhirnya akan semakin mengancam potensi pertumbuhan ekonomi.
"Nah, ini kan bisa jadi makin rendah dari apa yang kita harapkan, yang sudah pulih sudah meningkat ini sudah bisa tertahan lagi nih peningkatannya,” kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (23/6/2021).
Ia menjelaskan, jika lonjakan kasus saat ini tidak bisa segera diatasi, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 akan berada di bawah 4 persen. "Kalau gini terus jangankan 7-8 persen, 4 persen juga gak akan sampai," kata dia.
Pemicu dari adanya lonjakan kasus saat ini, kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira adalah inkonsistensi kebijakan pemerintah.
“Jadi yang membuat amunisi pertumbuhan ekonomi itu menurun, ya karena kebijakan pemerintah sendiri. Karena kebijakannya justru memicu terjadinya lonjakan COVID-19 pasca lebaran. Ada imbauan work from Bali, Solo dan lain lain,” jelas dia kepada Tirto, Selasa (15/6/2021).
Wacana Lockdown Kembali Mengemuka
Desakan untuk pemerintah melakukan lockdown pun semakin kuat usai adanya lonjakan kasus. Salah satunya datang dari Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban. Ia menyarankan pemerintah berani mencoba menerapkan kebijakan karantina wilayah selama dua pekan.
Usulan itu ia sampaikan mengingat sebaran kasus virus Corona di Indonesia mengalami lonjakan kasus dalam sepekan terakhir. "Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Zubairi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Senin (21/6/2021).
Sejak lama isu lockdown tidak dilakukan pemerintah karena biayanya mahal. Ekonom Universitas Indonesia Fitha Faisal mengatakan potensial lost yang akan terjadi jika pemerintah melakukan lockdown regional.
"Misalnya lockdown dilakukan di Jakarta, potensi kehilangan sampai Rp7 triliun/hari, tergantung derajat pembatasan. Jika ringan maka paling tidak Rp3 triliun/hari," kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (23/6/2021).
Sektor yang paling terdampak adalah sektor transportasi, perdagangan dan ritel yang menyumbang 70 persen dari keseluruhan kontraksi. Belu lagi pemerintah perlu memikirkan jaring pengaman yang harus disiapkan saat menerapkan kebijakan lockdown yang bisa mencapai Rp300 miliar.
"Berapa biaya yang dibutuhkan sebagai jaring pengaman untuk sektor yang paling anjlok? Setidaknya dibutuhkan Rp300 miliar per hari selama waktu pembatasan. Ini semua adalah ongkos ekonomi yang muncul," kata dia.
Namun itu baru perhitungan rugi. Menurut Fithra jika lockdown dilakukan, maka kasus penularan akan turun drastis dan proses pemulihan ekonomi akan jauh lebih ringan.
"Jika diasumsikan tingkat infeksi kembali ke posisi landai sebelum terjadi lonjakan kasus di bulan ini, maka akan menghemat sekitar Rp6-8 triliun/hari kita memperhitungkan biaya perawatan, biaya kehilangan produktivitas. Maka potensi pembatasan sebenarnya bisa minimal impas atau menghemat sampai Rp1 triliun/hari," kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
