tirto.id - Pemerintah tengah memberikan insentif atau subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda empat dan dua. Namun hingga saat ini, minat masyarakat terhadap pembelian kendaraan listrik nyatanya masih cukup rendah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, sepinya minat terhadap kendaraan listrik bukan karena masalah insentif. Namun lebih kepada kondisi pasar dalam negeri.
"Kalau dalam sudut pandang konsumen sebetulnya satu ketika ingin membeli mobil listrik. Satu, mereka dari sisi pemanfaatan dan ketersediaan infrastruktur. Mulai dari suku cadang dan pengecasan dan lain-lain itu pertimbangannya," kata Faisal kepada Tirto, Rabu (26/7/2023).
Dia mengklaim, masyarakat saat ini enggan membeli motor atau mobil listrik lantaran sudah memiliki kendaraan konvensional. Subsidi BBM yang berlaku saat ini pun dinilai jadi pertimbangan mereka tidak beralih menggunakan moda transportasi ramah lingkungan tersebut.
Tidak hanya itu, Faisal juga menilai mereka juga masih mempertimbangkan ada atau tidaknya manfaat dari mengubah kendaraan BBM menjadi listrik. Kemudian, daya beli yang belum pulih pasca pandemi COVID-19 juga menjadi faktor masyarakat enggan melirik kendaraan listrik.
"Jadi dalam kondisi seperti itu mereka akan berpikir berulang-ulang kembali untuk beli kendaraan sepeda motor listrik meski sudah dipotong tapi kan harganya masih mahal dibandingkan sepeda motor bahan bakar biasa bensin. Jadi masalahnya di situ menurut saya," bebernya.
Sementara itu, pemerintah saat ini sedang membahas mengevaluasi syarat dan ketentuan pembelian kendaraan motor listrik subsidi. Hal ini dilakukan lantaran subsidi tersebut kurang banyak diminati oleh masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengklaim pemerintah tidak ingin subsidi sulit diperoleh masyarakat.
"Pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik ini merupakan semangat pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik. Jadi jangan berikan sesuatu yang ribet pada masyarakat dan sekarang pemerintah sedang siapkan mekanisme yang lebih sederhana dan praktis,” kata Moeldoko saat menjadi narasumber pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Transisi Energi Menuju Energi Bersih’ pada 5 Juni 2023 sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/6/2023).
Sebagai catatan, pada 2023 pemerintah telah menyiapkan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua sebesar 200.000 Unit. Mengutip dari situs
sisapira.id, dari jumlah kuota tersebut, per 5 Juni 2023, baru terserap 637, dengan status 4 unit sudah tersalurkan.
tirto.id - Bisnis
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin