tirto.id - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua harus mampu membenahi poros maritim.
Faisal mengatakan, janji ini sebenarnya sudah diucapkan Jokowi pada awal pemerintahannya lalu, tetapi realisasinya tampak cukup lambat.
Padahal, kata Faisal, sektor maritim terutama transportasinya diyakini masih menyumbang persoalan bagi defisit neraca pembayaran atau current account deficit (CAD).
Pasalnya, Indonesia masih cukup sering bergantung pada pengangkutan logistik via kapal asing sehingga kerap memperarah perdagangan jasa Indonesia. Hal ini juga melengkapi mimpi buruk CAD Indonesia yang cukup serius disebabkan karena defisit neraca perdagangan.
“5 tahun yang lalu ada janji poros maritim macam tol laut harusnya bisa menekan defisit jasa di transportasi. Janji 5 tahun lalu ini harus jadi prioritas,” ucap Faisal saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (1/7/2019).
Menurut Faisal, poros maritim Indonesia saat ini memang belum maksimal. Ia mencontohkan adanya kendala pemanfaatan tol laut yang tidak seimbang antara Indonesia bagian Barat dan Timur.
Seringkali keterisian kapasitas tol laut, lanjut Faisal, tidak penuh saat menjalani rute dari Indonesia Timur. Alhasil kehadiran tol laut belum mampu menekan biaya logistik sebagai salah satu indikator keberhasilan poros maritim Indonesia.
Belum lagi perekonomian Indonesia terutama di bagian Timur, faktanya juga belum cukup terbangun merata sehingga menambah daftar panjang persoalan di sektor maritim.
“Poros maritim kita misal logsitik dari Indonesia Timur ke Barat belum maksimal. Carrying capacity pas balik hanya 20 persen,” ucap Faisal.
“Akhirnya jadi bergantung transportasi kargo dari luar," tambah dia.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dhita Koesno
