tirto.id - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi memberi celah intervensi industri memasukkan pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Hal itu dilihat dari sejumlah kerja sama yang akan dilakukan pemerintah dengan pihak swasta.
“Kami mendorong proses pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel untuk mencegah peluang intervensi industri pangan tidak sehat dalam program MBG," kata CEO dan Founder CISDI, Diah S. Saminarsih, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Sabtu (6/7/2024).
Diah menjelaskan, pemerintah seharusnya melandaskan perencanaan dan pengembangan program MBG melalui kebijakan berbasis bukti dan bebas dari konflik kepentingan.
Program MBG, kata Diah, juga harus tetap memprioritaskan kepentingan publik, terutama agenda-agenda pembangunan yang berkaitan dengan orang muda, kelompok rentan, hingga masyarakat adat.
Dibeberkan Diah, sejumlah pihak swasta hingga industri sudah mengujicobakan program ini dalam berbagai simulasi. Bagi dia, persoalan keterlibatan swasta ini bisa menjadi bumerang ketika program ini belum resmi berjalan.
"Karena belum adanya payung hukum, petunjuk pelaksanaan, atau panduan yang jelas, dikhawatirkan industri akan memasukkan produk tinggi gula, garam, lemak, selama uji coba dengan alasan membantu mengatasi persoalan gizi," ucap Diah.
Pemerintah, ungkap Diah, perlu memastikan program MBG tidak bertentangan dengan target atau program kesehatan yang sedang berjalan, seperti menurunkan beban obesitas juga penyakit diabetes melitus tipe 2, yang salah satunya dipengaruhi tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
“Salah satu target pembangunan kesehatan yang mendesak dijalankan adalah membangun lingkungan pangan yang sehat,” ujar Diah.
Dia menuturkan, seharusnya program MBG mendorong kedaulatan dan diversifikasi pangan lokal agar berdampak langsung pada masyarakat. Kedaulatan pangan berkelanjutan harus memperhatikan lokalitas dan keselarasan ekologis.
CISDI, kata Diah, melihat masyarakat sipil, terutama pegiat gizi komunitas, populasi rentan, hingga masyarakat adat, seharusnya terlibat secara bermakna. Dengan demikian, program MBG dapat mencapai tujuan meningkatkan status gizi generasi muda, untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
"Program MBG di satu sisi berpotensi mengatasi masalah kelaparan dan memastikan anak tidak putus sekolah. Namun, program ini bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi persoalan kesehatan dan beban gizi berlipat masyarakat," tutur Diah.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
