tirto.id - Kuomintang (KMT) pernah menjadi partai besar di Cina semasa 1919-1949. Setelahnya, ia ditumpas oleh Partai Komunis Cina (PKC) pimpinan Mao Zedong. Kala memimpin PKC dalam perang sipil, Mao berhasil menyudutkan KMT yang dikomandoi Chiang Kai-shek. Pemimpin KMT itu lalu mengasingkan diri ke Pulau Formosa dan membangun kekuatan di sana. Formosa kemudian berkembang menjadi sebuah negara. Hari ini kita mengenal negara itu dengan nama Taiwan.
Di bawah kekuasaan Chiang, Taiwan menjadi daerah operasi militer. Segala bentuk aktivitas politik dibatasi. Chiang benar-benar menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang-orang komunis dan penentang KMT.
Teror yang terkenal dengan nama “teror putih” itu menghabisi setidaknya 140 ribu jiwa. Bukan hanya menyasar pendukung PKC, teror Chiang juga membantai orang-orang yang menyuarakan demokrasi. Kendati jumlah pendukung Chiang hanya 14 persen dari populasi Taiwan saat itu, KMT berhasil menduduki Taiwan sepenuhnya. Situasi ini bertahan hingga 1987.
Setelah demokratisasi berjalan di Taiwan, KMT dan Cina mencapai satu kesepakatan yang dikenal dengan nama Konsensus 1992. Seperti namanya, kesepakatan politik ini terjadi pada 1992 antara KMT dan pemerintah Cina. Keduanya sepakat hanya ada satu Cina di dunia. Namun penafsiran keduanya adalah soal lain.
Cina (Republik Rakyat Cina) setuju bahwa merekalah Cina yang tunggal dan Taiwan hanyalah satu pecahan provinsinya yang tengah membangkang. Sebaliknya, KMT percaya kepemimpinan Cina yang sesungguhnya adalah Cina di bawah KMT yang sekarang ada di Taiwan.
Di tengah perdebatan kedua pihak itu, faksi ketiga yang muncul adalah Partai Demokrasi Progresif Taiwan. PDP menganggap Konsensus 1992 adalah omong kosong. Bagi PDP, satu yang mutlak adalah kemerdekaan Taiwan sebagai negara sendiri, bukan bagian dari Cina.
Buruknya hubungan Cina dengan Taiwan berpuluh tahun yang lalu terus bertahan hingga sekarang. Bukan hanya segi ekonomi-politik, saat ini Cina juga menggencet Taiwan dalam menghadapi masalah kesehatan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Dengan pengaruhnya, Cina mengasingkan Taiwan agar sendirian dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Cina dan WHO Mendesak Taiwan
Sebuah petikan wawancara dengan penasihat senior World Health Organization (WHO) Bruce Alyward diunggah media asal Hong Kong, RTHK, pada Maret 2020. Wartawan RTHK menanyakan tentang status keanggotaan Taiwan dalam WHO. Selama kurang lebih 10 detik, Alyward bungkam seribu bahasa.
“Aku tidak bisa mendengar pertanyaannya,” kata Aylward setelah dipanggil jurnalis tersebut.
Sang jurnalis menawarkan untuk mengulang pertanyaan yang sama, tetapi Alyward buru-buru mencegahnya.
“Tidak masalah. Ayo lanjut ke pertanyaan berikutnya,” desak Aylward.
Setelah jurnalis RTHK menolak untuk mengajukan pertanyaan di luar status Taiwan, Alyward kemudian memutuskan sambungan. WHO lalu melakukan klarifikasi bahwa jawaban pertanyaan itu di luar tanggung jawab staf WHO. Yang berkompeten menjawab pertanyaan tersebut adalah negara anggota WHO. Tentu saja di dalamnya termasuk Cina.
WHO mengaku tidak punya masalah dengan Taiwan. Untuk menangani pandemi ini, WHO juga akan berkonsultasi dengan ahli kesehatan dari Taiwan. Namun uniknya, Taiwan tidak juga menjadi bagian dari WHO, kendati Taiwan menginginkannya.
Jangankan menjadi anggota, Taiwan bahkan tidak diundang pada pertemuan antar negara yang terdampak corona pada Januari 2020. Padahal rapat itu bertujuan untuk memastikan seberapa parah dampak virus corona dan Taiwan sebagai negara terdampak seharusnya punya perwakilan dalam rapat.
Sejak 2017 Cina memang mendesak WHO agar tidak mengundang Taiwan dalam pertemuan antar negara yang digelar WHO. Alasannya, Taiwan tidak lagi mengakui Konsensus 1992 yang menyatakan Cina dan Taiwan adalah satu kesatuan. Sebelumnya, Taiwan bisa ikut dalam pertemuan selagi bernama Cina Taipei.
WHO beralasan kesepakatan itulah yang diakui Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dan dianut oleh WHO. Prinsip “Cina adalah satu” itu pula yang akhirnya menggagalkan Taiwan diundang ke pertemuan antar negara. Bagi WHO, perwakilan Beijing sama dengan mewakili Taiwan.
Presiden Cina Xi Jinping sudah menegaskan bahwa Taiwan hanya bisa mendapat dukungannya jika bergabung kembali dengan Cina. Xi bahkan mengultimatum akan menggunakan cara apapun agar impian itu tercapai, termasuk penggunaan militer. Taiwan, nantinya, diproyeksikan akan menjadi seperti Hong Kong yang mampu mengatur pemerintahannya sendiri.
Bagi Xi, sistem “satu negara, dua sistem” adalah yang ideal bagi Taiwan daripada kemerdekaan. Xi mengesampingkan fakta bahwa Hong Kong kini dalam situasi pelik. Mulai Maret 2019 sampai sekarang, demonstrasi di Hong Kong terhadap pemerintahan Cina masih belum berhenti.
Namun ada teori lain mengapa WHO acuh dengan Taiwan. Salah satunya tudingan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa WHO terlalu berpihak pada Cina. Selain mengatakan Cina terbuka dengan informasi terkait virus corona, WHO juga memuji penanganan Cina selama pandemi.
Thomas des Garets Geddes, peneliti dari Mercator Institutes for Cina Studies (MERICS), menduga WHO takut desakan pada Cina akan membuat Negeri Tirai Bambu itu justru menutup informasi terkait virus corona. Hanya saja puja-puji berlebihan dari WHO terhadap Cina seharusnya tidak diperlukan.
Media asal Jerman, DW, juga memperkirakan WHO sangat bergantung pada Cina dari segi pendanaan. Meski AS masih menjadi pendonor terbesar—dan kini telah memutuskan tidak memberikan anggaran pada WHO—Cina kian banyak menggelontorkan uang setiap tahunnya pada WHO. Selama lima tahun belakangan, Cina telah meningkatkan pendaanaan pada WHO sekitar 86 juta dolar AS.
Posisi Taiwan kian lemah karena tidak banyak negara yang mau menunjukkan dukungan. Awalnya, hanya Jepang dan AS yang mendorong WHO menerima Taiwan dalam pertemuan berikutnya. Sampai medio Mei 2020, hanya ada setidaknya 29 negara, termasuk Kanada, dari total 194 negara anggota WHO yang menyatakan dukungan pada Taiwan.
Jumlah ini masih terbilang kecil karena beberapa negara takut mengambil risiko kehilangan hubungan diplomasi dengan Cina. Jangankan negara, Cina bahkan sangat tegas pada perusahaan yang menganggap Taiwan sebagai negara. Pada 2018 beberapa perusahaan yang membuka gerai di Cina seperti Muji harus membayar denda karena mempertimbangkan pengiriman ke “negara” Taiwan.
Padahal seharusnya tidak ada aturan resmi yang bisa melarang WHO mengundang Taiwan ikut dalam pertemuan. Kharis Templeman, penasihat proyek Taiwan Indo-Pasifik di Hoover Institution yang bernaung di Universitas Stanford, menyatakan, “selagi Beijing membuat negara-negara dunia memilih antara Taiwan dengan Cina, maka Taiwan akan kalah.”
Bertahan di Pengasingan
Ketika dihantam wabah virus SARS pada 2003, Taiwan merupakan negara dengan tingkat kematian yang tinggi. Pengalaman itu membuat Taiwan segera mendirikan National Health Command Center (CHCC) untuk pengendalian wabah SARS dan penyakit menular lainnya. Saat corona merambah Taiwan, negara ini sudah siap dengan 2.000 tempat tidur untuk karantina pasien.
Sampai 25 Juni 2020 pukul 15.10 WIB, hanya ada 447 laporan kasus positif corona di Taiwan. Sebanyak 435 orang sembuh dan 7 orang meninggal dunia. Kasus yang terhitung aktif hanya 5 orang dan menjadikan Taiwan negara berpredikat sukses dalam penanggulangan COVID-19.
Meski tidak tergabung dengan WHO, Taiwan tidak main-main dalam menerapkan protokol kesehatan. CECC yang dipandu Menteri Kesehatan Shih-cung telah mengimplementasikan 124 tindakan dalam lima minggu pertama saat corona merebak. Tindakan itu di antaranya: mengeluarkan larangan perjalanan, mengalokasikan sumber daya untuk produksi 4 juta masker wajah per hari, juga menertibkan penyebaran informasi keliru yang disengaja.
Kini, Taiwan telah melonggarkan aturan jaga jarak dan kontak fisik. Masyarakat tetap diharuskan memakai masker saat berada di luar ruangan, tetapi mereka boleh makan di tempat-tempat umum dan berinteraksi satu sama lain. Sudah 2 bulan terakhir, peningkatan kasus harian positif corona di Taiwan tidak pernah mencapai dua digit alias tidak pernah lebih dari 10 orang.
Di balik kesuksesan ini, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Januari 2020 menegaskan Taiwan tetap ingin menjadi bagian dari WHO. Warga negara Taiwan sama seperti warga negara lain yang juga menghadapi risiko kesehatan. Tidak seharusnya Taiwan diasingkan hanya karena faktor politik.
“WHO seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi Taiwan,” tegas Ing-wen.
Mantan perwakilan Taiwan dalam pertemuan kesehatan yang digelar WHO terdahulu, Daniel Lu, tidak terima ketika WHO menomorduakan kesehatan daripada politik. Sejauh ini, Lu merasa Taiwan berjuang sendirian menghadapi virus corona, kendati WHO dan Cina mengatakan sebaliknya.
Sedangkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwa, Joanne Ou, menilai politisasi pandemi yang dilakukan Cina sudah di luar batas. Di saat kondisi kesehatan masyarakat menjadi taruhan, Cina malah bermain-main dengan batas negara.
“Penyakit tidak mengenal batasan negara dan tidak boleh ada celah dalam penanganan pandemi global,” kata Ou seperti dilansir CNBC. “Pada dasarnya, menempatkan kepentingan politik di atas kesehatan dan keamanan masyarakat sangatlah keji.”
Tentu saja WHO tidak mengakui mereka dan Cina mengedepankan politik daripada kesehatan. Pada kesempatan lain, WHO justru menuding AS yang melakukan tindakan tercela ketika memotong kucuran dana kepada WHO.
"Kami dekat dengan semua negara, kami tidak membeda-bedakan,” kata pimpinan WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nasihat saya ada tiga: negara harus bersatu, tidak menjadikan Covid-19 sebagai alat politik. Kedua, solidaritas yang jujur di tingkat dunia, dan kepemimpinan yang jujur dari Amerika dan Cina.”
Apapun klaim dari Tedros, WHO, dan Cina, fakta bahwa Taiwan berada di luar WHO dan berjuang sendirian tetap bertahan hingga sekarang. Lagi pula dalam masalah pandemi corona ini, sebenarnya bukan Taiwan yang membutuhkan WHO, malah mungkin sebaliknya.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
