tirto.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menjelaskan duduk perkara tanah hak guna usaha (HGU) yang dimiliki oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. JK merasa perlu memberi penjelasan, karena dia terseret dalam perdebatan tanah HGU yang luasnya tercatat mencapai 320 ribu hektar.
JK menjelaskan bahwa tanah ratusan ribu hektar tersebut mulanya dikelola oleh pengusaha Bob Hasan di bawah PT Kiani Kertas yang bertempat di Kalimantan. Namun, usaha tersebut mengalami kredit macet dan hendak dilelang oleh Bank Mandiri.
JK mengisahkan bahwa saat itu Prabowo datang menghadap dirinya beberapa hari setelah menjabat sebagai wakil presiden. JK menyambut kehadiran Prabowo dan berusaha mencarikan solusi agar Prabowo bisa mendapat hak atas lahan yang sebelumnya dikelola oleh PT Kiani Kertas.
Sebagai wakil presiden saat itu, JK menghubungi Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardojo. Saat itu, Prabowo diberi syarat oleh Bank Mandiri agar membeli PT Kiani Kertas secara kontan dan bukan melalui jalur restrukturisasi.
Sosok yang secara terbuka mendukung capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tersebut mengungkapkan bahwa dia menawarkan ke Prabowo saat itu sebagai bentuk dukungannya kepada pengusaha dalam negeri. Mengingat ada pengusaha asal Singapura yang siap menebus PT Kiani Kertas dalam nominal yang sama secara kontan.
"Saya bilang jangan jual ke Singapura, lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu," kata JK di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
Namun, setelah membantu Prabowo untuk mendapatkan akses HGU 320 ribu hektar tersebut, JK menyayangkan usaha pabrik kertas tidak berjalan sampai saat ini. Dia merasa tidak menerima laporan atas penggunaan lahan sebagaimana akad saat Prabowo akan membeli dari Bank Mandiri.
"Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca tidak tahu, tidak berjalan, tidak sebagaimana dihidupkan. Jadi karena pabriknya tidak dalam baik. Otomatis lahannya tidak dipakai," kata JK.
Menurutnya, Prabowo sudah semestinya mengembalikan tanah itu ke negara. Karena lahan yang sedianya digunakan sebagai hutan tanaman industri (HTI) namun tak digunakan hingga kini.
Karena, setiap HGU selalu memiliki batas waktu. Dirinya mengingat bahwa HGU yang dikelola Prabowo seharusnya sudah selesai, karena dimulai sejak 2004 saat dia menjabat sebagai wakil presiden bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sebenarnya, batas waktu itu ada juga. Kalau dilihat dari situ, mungkin batas waktunya enggak tahu kapan. Tapi selalu ada batas waktu sehingga kembali ke negara," kata JK.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Azhar Simanjuntak mencatut nama JK sebagai sosok yang mengetahui transaksi HGU prabowo tersebut.
Dahnil mengklaim upaya Prabowo menguasai 320 ribu hektar lahan tersebut sebagai wujud jiwa nasionalismenya sebagai warga Indonesia.
"Pak Prabowo berjuang dengan semua potensi yang beliau miliki. jiwa, raga dan harta," kata Dahnil melalui akun X @Dahnilazhar.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
