tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung mengenai suratnya yang diabaikan Nadiem Makarim ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pemerintahan sebelumnya. Surat itu dikirim Gibran saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Dia mengungkapkan, surat itu berisi keluhan dari kepala dinas pendidikan atas sistem zonasi yang menjadi problematik. Dalam surat itu dia juga mengeluhkan mengenai ujian nasional, program Merdeka Belajar, dan pengawasan sekolah yang masih butuh penataan.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sikda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran dalam sambutan di acara Rakor Kemendikbud di Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Dalam tayangan di layar, gambar surat tersebut tertulis 15 Juli 2024. Surat itu bernomor DK.00/2513/2024. Hingga Nadiem Makarim lengser, surat tersebut tetap diacuhkan.
Gibran menjelaskan, saat pergantian menteri di mana saat ini Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menegah dijabat Abdul Mu'ti, ada kesamaan pandangan. Keduanya pun sudah pernah berkoordinasi dan dipaparkan rencana "bebenah" ke depan dalam sistem pendidikan.
"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ucap Gibran.
Di sisi lain, Abdul Mu'ti mengaku, dirinya pun sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subiyanto untuk pembenahan sistem pendidikan ke depan. Prabowo hanya berpesan bahwa semua harus dilakukan secara matang.
"Kalau kata Pak Presiden itu Ojo Kesusu atau bahasa Indonesianya jangan buru-buru," ungkap Mu'ti.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
