Menuju konten utama
Pandemi COVID-19

Cegah Potensi Mudik Dini, Wiku: Pemerintah akan Sesuaikan Strategi

Pemerintah memastikan akan menekan upaya pergerakan penduduk agar tidak ada penyebaran kasus COVID-19.

Cegah Potensi Mudik Dini, Wiku: Pemerintah akan Sesuaikan Strategi
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berbicara dalam acara Tanya Jawab dengan Media Internasional melalui konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (28/8/2020). ANTARA/Katriana/am.

tirto.id - Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah akan menyesuaikan kebijakan larangan mudik dalam merespons aksi mudik dini publik. Pemerintah memastikan akan menekan upaya pergerakan penduduk agar tidak ada penyebaran kasus COVID-19.

"Pada prinsipnya kebijakan peniadaan mudik ini adalah untuk menekan laju mobilitas penduduk yang linier dengan peningkatan kasus Covid 19. Oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan penyesuaian kebijakan dengan tujuan mengerem arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkat," kata Wiku di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Pemerintah lantas meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik. Wiku mengingatkan bahwa kasus COVID-19 meningkat jika mudik seperti pada 2020. Ia menegaskan, larangan mudik adalah upaya pemerintah dalam melindungi keluarga.

"Keputusan untuk tidak mudik merupakan cara kita untuk melindungi keluarga di kampung halaman, terutama mereka yang telah lanjut usia seperti bapak ibu kakek dan nenek," kata Wiku.

Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Presiden Jokowi meminta agar masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman. Jokowi memahami keinginan publik untuk mudik, tetapi ia ingin agar masyarakat tidak mudik dengan alasan keselamatan publik.

"Saya mengerti kita semua pasti rindu sanak saudara di saat seperti ini, apalagi di lebaran nanti, api mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman," kata Jokowi dalam keterangan, Jumat (16/4/2021).

Jokowi lantas menjawab alasan pemerintah melarang kampung halaman. Pertama, pemerintah melarang mudik karena terjadi kenaikan kasus selama liburan panjang, salah satunya saat Lebaran 2020 lalu.

"Saat libur Idulfitri pada tahun lalu (2020) terjadi kenaikan jumlah kasus harian hingga 93 persen dan terjadi kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 66 persen," ujar Jokowi.

Jokowi lantas mengatakan, kebijakan peniadaan mudik dengan mempertimbangkan kasus aktif Indonesia dua bulan terakhir. Pada 5 Februari 2021 lalu, angka kasus aktif tercatat berada di 176.672 kasus di mana pada 15 April 2021 angka tersebut turun menjadi 108.032 kasus.

Kasus harian juga mengalami penurunan karena kasus harian telah berhasil ditekan hingga di kisaran 4 ribu sampai 6 ribu kasus per hari. Jumlah kasus ini lebih rendah dibanding awal 2021 yang berada di angka 14-15 ribu kasus.

Selain itu, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 yang juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret 2021 lalu sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh setelah memperoleh perawatan Covid-19 atau sebesar 85,88 persen dari total kasus positif.

Kini, pada 15 April 2021, tingkat kesembuhan tersebut meningkat menjadi 1.438.254 pasien atau mencapai 90,5 persen dari total kasus positif. Oleh karena itu, pemerintah tidak membolehkan mudik demi menjaga momentum kasus COVID.

"Kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik ini. Untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga artikel terkait LARANGAN MUDIK 2021 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz