tirto.id - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim akan meminimalisir rangkap jabatan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan dia saat menghadiri Paku Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dan tentu saja pendekatan kode etik lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan,” tutur Ganjar sebagaimana rilis tertulisnya, Kamis (18/1/2024).
Menurut Ganjar, dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dirinya akan menggunakan sebuah aplikasi bernama LaporPres. Aplikasi itu akan dibuat dia sebagai bentuk pelibatan masyarakat.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo mengingatkan akan pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi. Mantan Gubernur Jateng itu membeberkan, penghematan bisa dilakukan dengan cara digitalisasai karena transaksi tunai sulit untuk dilacak, sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.
“Kalau tidak salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujar Ganjar.
Ganjar menyampaikan, transparansi anggaran harus jelas asal-usulnya, benar-benar sampai kepada pelaksana, serta terkontrol oleh pemimpin tertinggi. Hal itu pun, kata dia, dapat diwujudkan dengan pengembalian independensi KPK sebagai bentuk penguatan.
“Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” kata Ganjar.
Ditambahkan Ganjar, Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang bebas dari intimidasi.
Selain itu, kata Ganjar, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara menjadi instrumen kunci dari kontrol pejabat. Dia menjelaskan, pelaporan LHKPN harus dengan sistem jemput bola, di mana pejabat harus mengisi formulir. Bagi Ganjar, dengan begitu tidak akan ada lagi pelaporan yang telat atau tidak sesuai.
Tak hanya itu, penguatan LHKPN, kata Ganjar, bisa dilakukan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. Whistleblowing tentunya tetap dijamin kerahasiaannya.
"Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” ungkap Ganjar.
Mengenai penanganan kasus korupsi sendiri, Ganjar mengaku akan memiskinkan para koruptor. Dia juga menekankan pentingnya regulasi pemberian efek jera kepada para koruptor.
Dia memandang, regulasi juga akan menghindari KPK dari konflik kepentingan.
Lebih lanjut dia menyatakan, para koruptor nantinya akan dimaksimalkan dengan pengenaan tambahan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Jika koruptor tak juga jera setelah melalui proses-proses tersebut, pemberlakuan penahanan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), akan diterapkan.
“Lalu kalau itu tidak jera, maka efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan menjadi tempat terbaik,” ucap Ganjar.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
