tirto.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Data Kementerian Lingkungan Hidup 2019 mengungkapkan karhutla di Indonesia mencapai 328.722 hektare.
Karhutla menyebabkan kualitas udara di beberapa wilayah masuk ketegori tidak sehat. Aktivitas warga terganggu dan penduduk yang tinggal di dekat lokasi kebakaran mengalami permasalahan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
Karhutla juga menyebabkan berbagai jenis tumbuhan rusak dan bahkan musnah. Ratusan bahkan ribuan satwa liar juga terkena dampak langsung dari bencana ini. Sebagian besar mati terbakar dan sebagian besar lainnya terpaksa harus bermigrasi karena kehilangan habitatnya.
Terkait bencana ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, segala upaya sudah dilakukan pemerintah untuk memadamkan karhutla. Pemerintah, menurut Jokowi sudah menurunkan sekitar 5.600 pasukan untuk memadamkan karhutla.
"Yang kedua, doa juga sudah kita panjatkan. Keridaan-Nya juga sudah kita lakukan tadi salat, tadi malam juga, tadi juga Salat Istisqa (salat meminta hujan),” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Setkab.
Pemerintah juga menggunakan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan untuk memadamkan karhutla di wilayah Riau dan sekitarnya.
Proses hujan buatan ini dilakukan dengan menggunakan Pesawat Cassa 212 yang diawaki oleh Kapten Wanto dan Letda Yusuf, membawa 800 garam NaCl dan melakukan penyemaian awan di wilayah Pelalawan, Kampar dan Lima Puluh Koto.
Hasilnya terjadi hujan dengan intensitas deras dari pukul 16.31 hingga 17.05 WIB di wilayah Kelurahan Teluk Blitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti pada, Kamis (19/9/2019).
Selain itu, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk melakukan water bombing di berbagai titik kebakaran. Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak menggunakan metode membakar lahan dalam pembersihan lahan.
Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan, upaya menghentikan karhutla dengan adanya sinergi semua pihak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.
“Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen” kata Doni, dikutip dari Setkab.
Selain melakukan sinergi, menurutnya, pemerintah juga bisa mencegah karhutla dengan mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah.
Disamping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar, menurut Doni.
Upaya Atasi Karhutla Menurut Pengamat
Pengamat Sosial Budaya dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Dr Agnes Setyowati H., M.Hum menyampaikan dua langkah penyelesaian masalah karhutla.
"Ada upaya preventif dan upaya rehabilitatif. Meskipun ini dapat juga dikatakan sebagai bencana alam, sulit rasanya untuk mengatakan bahwa manusia tidak terlibat dalam musibah ini," ujarnya dikutip dari Antara.
Menurutnya, tindakan preventif yang dimaksud adalah menyerukan pentingnya menanamkan budaya mencintai dan merawat lingkungan di masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda.
Sedangkan mengenai upaya rehabilitatif, yaitu mengenai pentingnya seruan untuk menanam pohon sebagai salah satu upaya rehabilitatif dan penghijauan kembali untuk memperbaiki lahan yang telah rusak dan tercemar.
"Dalam skala nasional pemerintah juga harus memberlakukan regulasi dan hukum yang tegas dan ketat terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan perusakan alam," kata Agnes, dikutip dari Antara.
Tidak hanya perorangan, ia menganggap berbagai perusahaan atau korporasi juga telah banyak menciptakan permasalahan lingkungan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada lingkungan dan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Menurutnya lingkungan hidup adalah salah satu hal yang sangat sentral dan krusial bagi keberlanjutan hidup manusia.
Editor: Agung DH
