tirto.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf agar setiap partai politik, termasuk PKB yang berlaga di Pemilu 2024 tak membawa nama NU.
"Setuju itu keputusan yang harus didukung, PKB juga mendukung sikap itu," ucap Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.
Menyoal tidak memberi dukungan, Cak Imin berkaca pada demokrasi bahwa setiap individu atau masyarakat mempunyai hak untuk menentukan pilihannya.
"Ya demokrasi kan memberi kebebasan semua warga untuk menentukan pilihannya," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf meminta PKB tak terus mengaitkan kegiatan partai politiknya dengan NU maupun PBNU. Meski memang diakui Yahya, cikal bakal berdirinya PKB diinisiasikan PBNU.
"PKB memang dulunya yang membentuk PBNU tapi kami maunya PKB mandiri. Masa mau disuapin terus seperti anak kecil?" kata Yahya di Plasa PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Gus Yahya sapaannya, mengungkapkan hubungan PBNU dengan PKB tidak erat. Hal tersebut sama seperti hubungan PBNU dengan partai politik lain.
"Soal hubungan dengan PKB tidak erat, memang tidak erat seperti hubungan PBNU dengan partai lainnya. Semua kami anggap sama," ujarnya.
Gus Yahya mengakui bahwa awalnya PKB diprakarsai oleh tokoh-tokoh NU, termasuk dirinya.
"Dulu saya adalah salah satu tokoh NU yang turut mendirikan PKB. Kenapa PBNU membentuk PKB? Itu karena jumlah warga NU sangat banyak. Tokoh-tokohnya minta PBNU membuatkan partai," urainya.
Gus Yahya menegaskan bahwa ia berada di posisi netral di Pemilu 2024. Dia berjanji tidak akan menyeret-nyeret NU untuk mendukung partai politik maupun capres tertentu pada pemilu.
"Sebagai Ketua Umum PBNU saya tidak boleh menyeret-nyeret NU dalam PKB. Sebagai mana sikap NU di dalam partai yang lain. Tidak akan menyeret-nyeret NU untuk mendukung partai ini partai itu. Jelas ya?" ucapnya.
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU akan menghadapi proses demokrasi dengan damai dan tertib tanpa berdiri di pihak manapun.
"Seperti sudah seringkali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh jadi kompetitor di dalam dinamika yang ada. PBNU juga tidak akan menempatkan diri dalam salah satu pihak selama kompetisi berlangsung," kata Yahya.
Yahya memperkenankan pengurus di lingkungan PBNU untuk membuat artikulasi publik terkait dinamika politik. Namun, ada sejumlah parameter yang sudah disepati terkait hal itu. Salah satunya dengan tidak memanfaatkan nama NU untuk sesuatu yang bersifat pribadi.
"Kalau mengatasnamakan lembaga itu substansinya harus merupakan hasil rapat atau hasil permusyawaratan. Kalau tidak melalui musyawarah artinya itu adalah opini pribadi bukan opini lembaga," ujarnya.
"Para pengurus NU diharapkan untuk tidak menyimpang dari koridor norma-norma dan haluan Nahdlatul Ulama," lanjut Yahya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Bayu Septianto
