tirto.id - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Buya Ahmad Syafii Maarif meminta pemerintah segera membumikan nilai dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut dia, mewujudkan nilai substantif dari sila kelima itu merupakan salah satu syarat penting agar kepercayaan publik terhadap Pancasila kembali menguat.
"Tantangannya yang terbesar, bagaimana membawa nilai luhur Pancasila itu turun ke bawah. Terutama sila kelima,” kata Syafii usai pelantikan Dewan Pengarah UKP PIP di Istana Negara Jakarta, pada Rabu (7/6/2017) seperti dikutip Antara.
Dia menjelaskan alasannya, “Soalnya ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu. Ini (Sila Kelima) dulu."
Syafii berpendapat, sejak Indonesia merdeka, implementasi nilai-nilai Sila Kelima Pancasila belum benar-benar masuk ke dalam rumusan strategi pembangunan nasional. Meskipun demikian, dia menilai, pemerintah kini sedang berupaya mewujudkan nilai-nilai itu.
"Pemerintah masih berusaha. Memang pemerintah yang pokok, kita (UKP PIP) membantu saja toh? Ini kan unit kerja, kita membantu Presiden, memberi masukan kepada Presiden nanti,” kata Syafii.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengimbuhkan UKP PIP memiliki tantangan berat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pancasila. Sebabnya, upaya serupa pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yakni dengan membentuk lembaga khusus.
"Ini berat ya. Bagaimana merebut kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini. Kan sudah tiga kali (Pembentukan lembaga khusus terkait penguatan Pancasila," ujar dia.
Syafii mencontohkan Bung Karno pernah membentuk lembaga sejenis UKP PIP, yakni Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi).
Lalu, Soeharto juga membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang menggelar Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4).
"Zaman Bung Karno ada namanya indoktrinasi tentang Tubapi, gagal. Kemudian, P4 (masa Soeharto) gagal. Ini yang ketiga. Ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil, kasihan negara ini," kata Syafii.
Dia mengakui hingga kini UKP PIP belum memiliki rumusan strategi khusus untuk melaksanakan tugasnya. Karena itu, diskusi dan perdebatan penting untuk menentukan arah strategi UKP PIP.
"Nanti kita bicara dulu. Diskusi dulu. Berkelahi dulu gitu loh. Tapi, kami belum bertemu, Harus rapat dulu, baru kita menentukan," kata Syafii. “Jadi, kita rapat mungkin sekali sebulan, bertemu Presiden tiga bulan sekali. Itu menurut Keppres yang baru itu."
Selain Buya Syafii, anggota Dewan Pengarah UKP PIP lainnya ialah Megawati Soekarnoputri (Mantan Presiden), Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno (Mantan Wakil Presiden), Mahfud MD (Mantan Ketua MK), KH Ma'ruf Amin (Ketua MUI) dan KH Said Aqil Siradj (Ketua PBNU).
Selain mereka, juga ada Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe (Ketua PGI), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua PHDI) dan Sudhamek (Ketua Majelis Buddhayana Indonesia).
UKP PIP dipimpin oleh Yudi Latief yang selama ini nuga menjabat Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
