Busana Jokowi Saat Kongres PDIP Dinilai Tak Ingin Dipenjara Mega

tirto.id - Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif menilai, Presiden Joko Widodo menampilkan sikap yang ingin bebas dari kontrol partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada kongres di Bali.

Ali mengatakan, hal itu terlihat dari gaya berpakaian Jokowi yang memilih untuk menghindari busana partai banteng yang mengesankan bahwa ia adalah “petugas” partai seperti kata Megawati pada tahun 2014.

“Ketika ia hadir di Bali, Jokowi juga tidak ingin memakai baju merah. Dia tidak pakai baju partai. Bajunya merah, tapi betul-betul berupaya lebih otonom dalam mewakili partai,” ucap Ali dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta, pada Sabtu (10/8/2019).

Ali mengatakan, gaya busana Jokowi pada kongres PDIP memang berwarna merah.

Namun, pilihan Jokowi untuk menggunakan busana daerah membuatnya berpikir bahwa ada pesan lain yang ingin ditampilkan Jokowi.

Dalam hal ini, kesan bahwa Jokowi adalah Presiden Terpilih yang otonom atau bisa menentukan sendiri sesuai hak prerogratif seorang pemimpin tertinggi di negara republik Indonesia.

Di samping itu, ia juga menilai, Jokowi seperti ingin mengakomodir partai-partai pendukungnya yang lain meskipun pidato Megawati untuk meminta jatah kursi seperti mementahkan partai politik yang berada di koalisi.

“Beda dengan yang lain. Jokowi pakai baju daerah Bali. Meskipun warna partai saya, punya kesan Jokowi ingin tampil sebagai tokoh presiden terpilih yang otonom. Dalam konteks itu dia ingin tunjukkan diri (punya hak) prerogatif presiden,” ucap Ali.

Jauh sebelum kongres, keinginan Jokowi untuk tak terlalu dikontrol PDIP juga terlihat dari ungkapannya untuk memilih para menteri muda.

Meskipun demikian, kata Ali, hal itu jelas tidak disetujui Megawati. Megawati justru tetap meminta agar para menteri muda itu memiliki latar belakang pengalaman di parpol atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dia (Jokowi) sebenarnya menolak untuk dikunci dari berbagai anggota koalisi. Misalnya ‘Kita berusaha menampikan tokoh-tokoh muda.’ Tapi Megawati merespons itu ‘Meskipun muda dia harus punya pengalaman di dunia politik’. Ini dialog terbuka presiden yang punya hak prerogratif,” pungkas Ali.