tirto.id - Tanggal 29 Januari 2001—tepat hari ini 18 tahun lalu—adalah hari penuh ketegangan di ibu kota. Pada hari itu DPR menggelar Sidang Paripurna membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) investigasi dugaan penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog)—awam disebut Bulog Gate.
Pansus DPR menyerahkan laporan setebal 27 halaman kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi dua kesimpulan utama. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Kedua, Presiden inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei.
Harian Kompas (30 Januari 2001) melaporkan Sidang Paripurna itu berjalan dengan alot. Akbar Tandjung selaku pemimpin sidang beberapa kali terpaksa menghentikan sidang dan memberi waktu untuk lobi karena kebuntuan pembahasan. Sidang juga diwarnai aksi walk out enam anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) yang tak setuju sidang dilanjutkan.
Meski begitu Sidang Paripurna terus dilanjutkan dan tetap memutuskan menerima laporan Pansus DPR yang menurut F-KB tidak memenuhi asas legal formal Tata Tertib DPR.
“Tandjung mengungkapkan, Rapat Paripurna DPR yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota Dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat break dan lobi intensif dilakukan,” tulis Kompas.
Sementara sidang krusial itu berlangsung, suasana di luar Gedung DPR/MPR juga tak kalah menegangkan. Harian Kompas melaporkan belasan ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum berdemonstrasi di halaman Gedung DPR/MPR. Yang bikin tegang adalah karena itu bukan demonstrasi tunggal—mereka terbelah dalam dua kubu: pro dan anti-Presiden Abdurrahman Wahid.
Kubu anti-Gus Dur tentu saja meneriakkan tuntutan agar Gus Dur turun dari jabatan presiden. Lain itu mereka juga meneriakkan slogan “reformasi sampai mati”. Sementara kubu pro-Gus Dur selain mendengungkan dukungan, juga meneriakkan slogan-slogan anti Orde Baru dan Golkar.
Meski sempat terjadi pendobrakan pintu gerbang Kompleks Parlemen oleh mahasiswa anti-Gus Dur, aparat keamanan masih bisa mengendalikan situasi. Demonstransi anti-Gus Dur itu lantas diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPR/MPR yang telah lebih dulu dipenuhi demonstran pro-Gus Dur.
Untunglah demonstrasi dengan jumlah massa yang tergolong besar itu berakhir tertib. Menjelang petang hari, kedua kubu demonstran membubarkan diri dengan mengambil jalan terpisah.
Meski demikian hari itu memang sungguh menegangkan. Pasalnya, demonstrasi besar tak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga di beberapa daerah.
Kompas mencatat demonstrasi juga terjadi Purwokerto dan nyaris pecah jadi bentrokan antarkubu. Di Makassar ratusan mahasiswa anti-Gus Dur menggeruduk Gedung DPRD dan melakukan aksi pencopotan foto presiden. Sementara itu, sekitar 2.500 massa pro-Gus Dur juga berunjuk rasa memenuhi Gedung DPRD DI Yogyakarta.
Tapi rupanya situasi gawat di ibu kota dan beberapa kota itu tak membuat Presiden Abdurrahman Wahid terusik. Dari kantornya di Bina Graha, Gus Dur dengan santai memberi komentar bahwa tak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Juga terhadap segala tuntutan mundur dari jabatan presiden dari mahasiswa, masyarakat, dan sebagian anggota DPR , Gus Dur bergeming.
"Saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," ujar Gus Dur kepada wartawan sebagaimana dikutip harian Kompas.
Gus Dur Salah Langkah
Situasi tegang pada 29 Januari 2001 dan tuntutan mundur terhadap Gus Dur dari sebagian kelompok di Jakarta itu tak terjadi secara instan. Demonstrasi besar di Gedung DPR/MPR itu adalah kulminasi dari konflik antarelite politik di eksekutif dan legislatif yang bergulir sejak setahun sebelumnya.
Sejak awal terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999, banyak kalangan politik yang meragukan prospek kepemimpinan Gus Dur. Di masa transisi menuju demokrasi banyak harapan muluk yang musti dipikul Gus Dur. Ia diharap bisa mengakhiri krisis ekonomi, mereformasi militer dan birokrasi tinggalan Orde Baru, hingga memperbaiki hubungan antarkelompok masyarakat yang terpecah.
“Mereka semua merasa bahwa hal ini harus dapat dicapai dalam waktu enam bulan atau setahun ia menjabat sebagai presiden. Harapan-harapan seperti itu benar-benar tak mungkin terealisasi,” tulis Barton dalam Biografi Gus Dur (2017, hlm. 396).
Dalam situasi menekan ini ia nyaris sendirian. Barton boleh saja menyebut Gus Dur seorang operator politik yang mahir, tapi gayanya yang eksentrik dan sulit ditebak sering justru malah menyulitkan dirinya sendiri. Langkah-langkah politiknya yang sering dianggap “ugal-ugalan”—seperti ketika ia memecat Wiranto atau memperbolehkan orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora—meresahkan elite politik yang sejak awal sudah skeptis. Lebih-lebih, media pun tak terlalu simpatik padanya.
Situasi jadi makin sulit bagi Gus Dur sejak April 2000. Saat itu Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Dalam bukunya, Barton menyebut Gus Dur menilai Laksamana tak maksimal bekerja. Namun begitu, alasan yang beredar di media menyebut bahwa keduanya dipecat karena terindikasi melakukan korupsi.
Gus Dur membantah alasan itu. Namun, pemecatan itu sendiri adalah langkah yang salah. Gus Dur memecat Laksamana tanpa berkonsultasi dengan Megawati dan itu membuat hubungannya keduanya menjadi dingin dan canggung. Pasalnya, Laksamana adalah “anak kesayangan” Megawati dan bintang cemerlang di PDI-P.
“Pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla telanjur tak bisa diterima dan dipahami oleh PDIP dan Golkar yang kemudian mengajukan hak interpelasi di parlemen,” tulis Virdika Rizky Utama dalam Menjerat Gus Dur (2020, hlm. 150).
Musuh Politik Gus Dur Bergerak
Hanya berbilang minggu, posisi dan reputasi politik Gus Dur jadi kian gawat gara-gara dua skandal yang muncul hampir bersamaan. Dua skandal itu adalah tuduhan keterlibatannya dalam penyelewengan dana Bulog dan bantuan Kerajaan Brunei untuk Aceh. Menurut Barton, kendati banyak orang tak percaya Gus Dus korupsi, dua skandal ini amat merugikan reputasi Gus Dur.
Musuh-musuh politiknya di DPR lantas memanfaatkan skandal ini untuk menekan kepemimpinan Gus Dur lebih keras lagi.
Seturut penelusuran Virdika (hlm. 155), musuh-musuh politik Gus Dur datang dari empat kelompok. Dua kelompok adalah mereka yang kecewa karena kalah dalam Pemilu 1999 dan sisa-sisa Orde Baru. Tak ketinggalan juga jenderal-jenderal yang gusar dengan supremasi sipil yang dilaksanakan Gus Dur.
Kelompok keempat adalah kelompok Poros Tengah. Semula mereka adalah pendukung Gus Dur dalam pemilihan presiden 1999. Kelompok ini lalu berbalik jadi oposan karena gagal memperoleh konsesi politik dan ekonomi setelah Gus Dur naik jadi presiden.
Langkah-langkah untuk menjegal Gus Dur pun mulai bergulir sejak September 2000. Itu ditandai dengan terbentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Tak hanya melalu DPR, usaha delegitimasi Gus Dur pun juga dilakukan dalam acara publik.
Sebagaimana dilakukan oleh Amien Rais kala berbicara dalam forum Korps Alumni HMI (KAHMI) pada 25 Oktober 2000. Amien yang mempelopori Poros Tengah dan ikut mendukung pencalonan Gus Dur sebagai presiden saat itu justru menyatakan menyesali dukungannya.
“Saya minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas pilihan yang keliru. [...] Sekarang jelas bahwa Gus Dur memang tidak bisa bertahan lebih lama lagi demi bangsa dan kelanjutan dari republik, serta keutuhannya di masa mendatang,” ungkap Amien sebagaimana dikutip Virdika (hlm. 190).
Barton juga menyebut adanya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur di DPR pada akhir November. Sebanyak 151 anggota dewan menyerahkan sebuah dokumen kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi sejumlah alasan yang dinilai kuat untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden.
Dari seluruh penandatangan dokumen itu, yang terbanyak adalah dari PDI-P (47 orang), Golkar (37 orang), dan Fraksi Reformasi yang berafiliasi dengan PAN atau Amien Rais (34 orang). Selain pemecatan mendadak atas Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, alasan lain yang diajukan kelompok ini adalah usulan Gus Dur untuk mencabut Tap MPR tentang larangan doktrin komunisme dan izin pengibaran bendera Bintang Kejora.
“Walaupun keluhan-keluhan masing-masing anggota DPR terhadap presiden berbeda-beda, namun akhirnya mereka sepakat akan satu mekanisme yang terbaik untuk mendongkelnya: yaitu dengan terus melaksanakan investigasi Pansus mengenai skandal Bulog dan Brunei,” tulis Barton (hlm. 455).
Memanasnya konflik antara Gus Dur dan penentangnya ini lantas merembet juga ke mahasiswa dan masyarakat umum. Sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, mereka ini terbelah dalam dua kubu besar: pendukung Gus Dur dan anti-Gus Dur. Sejak itu dua kubu ini pun kian rajin turun ke jalan menggelar demonstrasi.
Demonstrasi yang terjadi pada 29 Januari 2001 adalah puncaknya dan merupakan yang terbesar. Seturut penelusuran Virdika, demonstran anti-Gus Dur dimotori aktivis HMI, BEM UI, BEM IPB, KAMMI dan beberapa BEM universitas negeri lainnya. Isu yang diusung kelompok ini adalah kegagalan Gus Dur melaksanakan visi reformasi dan tuntutan mundur.
Sementara kubu pendukung Gus Dur umumnya adalah kalangan Nahdliyin seperti Banser, PMII, Garda Bangsa, IPNU, dan IPPNU. Mereka ini menuduh Pansus Bulog Gate dan Brunei Gate adalah alat politik untuk menjatuhkan Gus Dur dan rekayasa sisa-sisa Orde Baru.
“Kekuatan gerakan mahasiswa yang bergerak saat ini tidak banyak berbeda dengan polarisasi yang terjadi yang terjadi di tingkat elite politik. [...] Kehadiran mereka dimeriahkan dengan sejumlah massa demonstran bayaran dan massa yang digerakkan oleh partai politik, yang mungkin akan terus bertambah dalam pekan ini,” tulis harian Kompas (29 Januari 2001).
Maka itu tak heran jika masyarakat umum tak bersimpati pada demonstrasi itu. Tak seperti gerakan reformasi 1998 yang menumbangkan rezim lalim, demonstrasi yang terjadi antara November hingga akhir Januari itu tak lebih dari kerumunan massa yang saling sikut hanya untuk membela kepentingan elite politik.
Meski begitu, sejarah mencatat bahwa kongkalikong para oposan dan konflik horizontal yang terus memanas inilah yang kemudian menjungkalkan Gus Dur dari kursi presiden.
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
