tirto.id - Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menilai gagasan yang disampaikan Capres Ganjar Pranowo lebih komprehensif dan solutif dalam menangani pekerja migran Indonesia (PMI).
Di sisi lain, Migrant Care menjelaskan bahwa Prabowo menculik capaian penanganan kasus organisasinya ketika mengeklaim menyelematkan pekerja migran dari Malaysia.
Diketahui, ketiga capres, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto membeberkan solusi dalam menangani PMI pada debat kelima capres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
"Menurut saya dari ketiga pandangan tersebut, saya cenderung pendekatan yang dilakukan Ganjar Pranowo lebih komprehensif," kata Wahyu saat dihubungi reporter Tirto, Senin (5/2/2024).
Menurut Wahyu, upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia itu lebih maksimal jika negara hadir mulai pada tingkat desa maupun sampai pada tingkat perwakilan Indonesia di luar negeri.
Selama ini, jelas dia, penanganan kasus PMI itu banyak dibebankan kepada masyarakat sipil, aktivis, yang sebenarnya bukan tugas utama mereka. Dia mengatakan masyarakat sipil sebenarnya tidak boleh mengambil alih tugas negara.
"Negara yang harus hadir dalam memberikan perlindungan PMI. Jadi, saya kira pendekatan yang lebih komprehensif mendorong tanggung jawab negara untuk lebih maksimal memberikan perlindungan sejak masa keberangkatan di negara tujuan," tutur Wahyu.
Wahyu mengatakan fungsi dari masyarakat sipil hanya membantu mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menangani pekerja migran.
"Masyarakat sipil jangan ambil alih atau jangan dibebani tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh negara," tutur Wahyu.
Di sisi lain, Wahyu menilai Prabowo Subianto menculik kasus yang ditangani lembaganya ketika mengeklaim menyelematkan Wilfrida Soik dari hukuman gantung di Malaysia.
"Khususnya tentang klaim Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo menculik kasus Wilfrida yang sejak lama ditangani oleh Migrant Care. Klaim Pak Prabowo itu juga tidak sepenuhnya benar," tukas Wahyu.
Gagasan Para Capres
Ganjar Pranowo, berpandangan bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah, menjadi elemen penting dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi. Satu mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita harus sudah tahu sklill-nya apa. Mulai mereka berangkat kita harus tahu apa yang ada di kontrak kerja. Ada lembaga yang ada kontrol harus dilakukan," kata Ganjar dalam debat di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Di sisi lain, Anies Baswedan, berpandangan dirinya memandang penting keterlibatan aktivis-aktivis pekerja migran dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Apalagi, dia mengetahui dan pernah bertemu oleh PMI yang tak memiliki pengetahuan apa pun dan membutuhkan bantuan.
"Jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran. Mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran," tutur Anies.
Kolaborasi pemerintah dengan aktivis pekerja migran dipandangnya sangat diperlukan. Diakui Anies, para aktivis pekerja migran bisa membantu memastikan mereka bekerja dengan tenang di sana.
Apa yang diutarakan Anies itu kemudian diaminkan oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dia mengungkapkan, banyak kedutaan besar yang memang kewalahan menampung keluhan banyak PMI.
Bagi Prabowo, dia juga pernah bertemu dengan PMI di Malaysia yang menceritakan kasus hukumnya. Kemudian, dilakukan bantuan pendampingan hukum kepada PMI tersebut.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Dwi Ayuningtyas
