tirto.id - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengaku sulitnya mendapatkan beras impor. Kesulitan itu terlihat karena India sudah menutup keran ekspor.
"Untuk mendapatkan beras impor ini tidak mudah atau tidak gampang. Selain India sendiri kan sudah menutup untuk keran ekspornya. Untuk beberapa negara sekarang memang mereka produksi tapi mereka sudah banyak yang di kontrak oleh negara-negara Eropa sehingga beras dari mereka ini kebanyakan justru lari ke Eropa dengan harga yang lebih mahal daripada kita yang beli," kata Buwas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Dia pun mengaku pekerjaan rumah saat ini yaitu mengamankan beras impor yang memiliki kualitas yang baik. Dia mengklaim beras impor penting untuk memastikan agar stok pangan tetap terjaga.
"Dan ini juga jadi permasalahan, oleh sebab itu kita dikala ada kesempatan membeli pak dengan harga dan kualitas yang bisa kita beli itu segera mengambil pak," kata Buwas.
"Ini sebenarnya yang selama ini Bulog lakukan, jadi penyaluran bantuan ini kita harus bisa menjamin tetap pak, bisa lancar SPHP juga untuk kepentingan golongan anggaran juga harus tersedia pak," lanjut Buwas.
Selain itu, Buwas juga memprediksi pada akhir tahun nanti stok beras yang tersisa mencapai 1,2 juta ton. Angka tersebut juga ditopang oleh penugasan impor sebanyak 2 juta ton.
Sementara itu, dia merinci pada Januari 2024 akan datang 400 ribu ton beras impor. Tidak hanya itu, dia juga menuturkan pada Januari hingga Maret 2024 akan ada penyaluran bantuan sebanyak 640 ribu ton ditambah dengan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) 250 ribu ton.
"Kita Januari, Februari, Maret itu menyalurkan bantuan pangan tadi pak 640 ribu ton plus SPHP pak kurang lebih 250. Jadi dari 1,6 juta ton tadi sudah kita terkurangi 800 ribu ton lebih," imbuh Buwas.
Bantuan pangan tersebut akan terus berlanjut hingga Juni 2024 sesuai dengan dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengakui akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Itu akan berlanjut karena perintah Presiden tadi berlanjut untuk April, Mei dan Juni. Jadi 3 bulan berikutnya jumlahnya sama plus juga SPHP. Oleh sebab itu, kami juga koordinasi dengan Badan pangan, termasuk juga dari kementerian pertanian tentang produksi jaminan produksinya pak," kata Buwas.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
