Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Membengkak

tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mewanti-wanti biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa membengkak dari investasi awal sejumlah 5,135 miliar dolar AS. Menurut Basuki, pembengkakan bisa dipicu oleh jalur yang dilewati kereta cepat rawan baik secara geologi teknik, topografi maupun morfologinya.

Basuki memprediksi ada kemungkinan pembengkakan biaya untuk membuat teknologi tinggi guna mengatasi persoalan tersebut. "Saya menyampaikan hati-hati karena disampaikan juga oleh Ibu Menkeu overrun (pembangkakan biaya) 30 persen, " kata Basuki, dikutip dari Antara, Kamis (13/4/2017).

Basuki mencontohkan Tol Cipularang Kilometer 92 dan 97 yang sangat rawan longsor. "Terakhir itu Cisomang, kita bor sampai 50 meter itu lempung semua. Kondisi geologinya seperti itu sangat rawan, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi," kata dia.

"Contoh jalur KA yang ada sekarang itu yang Belanda bangun, dianggap jalur yang paling aman tapi itu terus bergerak juga," tambah Basuki.

Kondisi geologis jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini, kata Basuki, berbeda dengan kondisi di Cina yang cenderung stabil dan datar serta jarang terjadi gempa bumi. "Di manapun kalau pondasi di bawah permukaan itu ada yang namanya unforeseen, hal yang tidak terduga. Itu tergantung penyelidikan awalnya, hal ini supaya lebih teliti," kata Basuki.

Perlu Kajian Tim Ahli

Oleh karena itu, Basuki mengatakan, kondisi teknis pondasi jembatan tersebut akan dikaji oleh Komisi Keamanan Jembatan Panjang terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidang teknik geologi, pondasi dan struktur. Apabila telah memenuhi, maka komisi tersebut akan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa jembatan panjang itu aman untuk dibangun.

"Untuk jembatan panjangnya ya, bukan seluruh jembatan, karena ada satu terowongan, komisi jembatan ini yang go or no go (lanjut atau tidak lanjut dibangun), secara profesional komisi itu yang approve (memberi izin), bukan orang PU, " kata dia.

Saat ini, pihaknya telah menyurati Kementerian Perhubungan terkait kajian tersebut. Selain itu, akan ada sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang untuk menjamin keberlangsungan bangunan tersebut.

"Pengalaman di Kutai Kartanegara itu yang bangun kabupaten tapi siapa yang tanggung jawab (ketika runtuh), lepas tangan semua," kata dia.

Basuki mengatakan pengkajian tersebut berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas yang disampaikan langsung ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Atas kondisi tersebut, kata Basuki, Presiden memaklumi apabila pembangunan proyek strategis tersebut molor dan tak rampung pada 2019.

Jalur kereta yang membentang 142 kilometer tersebut menembus sembilan kabupaten-kota sepanjang di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, akan dibangun empat stasiun, yakni Stasiun Halim-Stasiun Karawang-Stasiun Walini-Stasiun Tegalluar (Bojongsoang, Kabupaten Bandung).