tirto.id - Bank Indonesia (BI) meluncurkan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), pada Kamis (3/5/2018). BI telah memberikan izin terhadap 98 penyedia jasa sistem pembayaran atau bank untuk menerbitkan kartu debit berlogo GPN yang memuat gambar garuda tersebut.
Peluncuran itu menandai penerapan sistem GPN yang sudah dikampanyekan oleh BI sejak akhir tahun lalu. GPN ialah sistem pembayaran terpadu yang dibentuk oleh BI untuk memudahkan transaksi antar-bank di Indonesia. Dengan kartu debit/ATM berlogo GPN, masyarakat dapat menggunakan fasilitas itu untuk bertransaksi di seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri dengan biaya lebih rendah.
"Dari total 100 PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran), 98 diantaranya telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan kartu ATM dan Debit berlogo GPN," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di kantor Bank Indonesia, Jakarta, pada hari ini.
Dia menjelaskan penerapan GPN akan menghilangkan fragmentasi layanan pembayaran retail. Karena itu, masyarakat dapat mengakses layanan sistem pembayaran yang lebih efisien melalui interkoneksi dan interoperabilitas.
"Fragmentasi muncul karena industri [perbankan] membangun platform sistem pembayaran bersifat eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri," ujar Agus.
Menurut Agus, ekosistem layanan pembayaran perbankan di Indonesia selama ini belum dapat saling melayani. Hal itu terlihat dari banyak deretan mesin ATM milik berbagai bank di mal-mal dan mesin Electronic Data Capture (EDC) di kasir supermarket yang bisa melayani nasabah bank tertentu saja.
Agus menjelaskan praktik layanan transaksi pembayaran seperti itu memicu inefisiensi karena biaya investasi perbankan untuk infrastruktur teknologi menjadi tinggi.
"Padahal, apabila mesin-mesin tersebut dapat saling interoperabel [saling melayani], terdapat potensi yang begitu besar untuk merelokasinya ke daerah-daerah di penjuru tanah air yang masih mengalami kekurangan. Sehingga akan mampu mendorong perluasan akses dan keuangan inklusif di Indonesia," kata Agus.
Dia menambahkan transaksi pembayaran selama ini juga memicu pemborosan sebab masyarakat harus membayar biaya tambahan jika memakai ATM atau mesin EDC milik bank yang bukan penerbit kartu debitnya.
"MDR (Merchant Discount Rate) dapat mencapai 2-3 persen per transaksi. Biaya ini pada akhirnya ikut ditanggung oleh konsumen," ujar Agus.
Oleh karena itu, dia menaksir penerapan GPN akan memberikan penghematan secara ekonomi mencapai Rp1,3 triliun sampai Rp1,8 triliun setiap tahun. Perluasan penggunaan GPN akan memicu efisiensi yang semakin besar.
"Manfaat yang dirasakan oleh merchant adalah penurunan MDR yang semula berkisar antara 2 persen sampai dengan 3 persen menjadi hanya 1 persen. Sementara masyarakat pemegang kartu dapat menikmati turunnya biaya administrasi," dia menambahkan.
Agus menjelaskan penerapan GPN juga membawa dampak positif bagi penerima manfaat bantuan sosial pemerintah karena proses pencairan dana sama sekali tidak dikenakan biaya.
Adapun bagi perbankan, penerpan GPN dapat memperluas akseptasi nasabah melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran. Dengan demikian, menurut Agus, bank-bank tidak perlu lagi berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran. Kompetisi bisa berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
