Menuju konten utama

BI: Impor untuk Infrastruktur pada 2018 Capai 6,5 Miliar Dolar AS

Bank Indonesia menaksir impor untuk kebutuhan proyek infrastruktur pada 2018 mencapai 6,5 miliar dolar AS.

BI: Impor untuk Infrastruktur pada 2018 Capai 6,5 Miliar Dolar AS
(Ilustrasi impor) Sejumlah kapal melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/3/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

tirto.id - Bank Indonesia (BI) sedang mendorong reformasi struktural untuk menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan pembengkakan CAD terjadi karena impor meningkat, tapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan kinerja ekspor.

Pada 2018, berdasarkan catatan BI, salah satu yang membikin CAD membengkak hingga 31 miliar dolar AS adalah tingginya impor untuk proyek infrastruktur dan bahan bakar.

"Teman-teman kami di departemen statistik BI menghitung kira-kira impor terkait infrastruktur di 2018 itu 6,5 miliar dolar AS," kata Mirza dalam acara peluncuran buku laporan perekonomian Indonesia 2018 di kompleks Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Selain dipicu oleh impor, pembengkakan CAD pada tahun lalu juga disebabkan penurunan harga komoditas. "Ekspor komoditas kita turun karena perekonomian dunia melambat," ujar Mirza.

Sementara, di sisi lain, dia melanjutkan, "Infrastruktur terus dibangun untuk kebutuhan Indonesia di masa depan."

Lantaran itulah, menurut Mirza, BI terus mengajak semua pihak terkait untuk memperbaiki CAD dengan cara mendongkrak ekspor. Jika hal itu dilakukan, neraca perdagangan dapat lebih positif dan CAD bisa ditekan ke angka 2,5 persen terhadap PDB.

Menurut data BI, nilai ekspor Indonesia hanya tercatat sebesar 180,7 miliar dolar AS pada tahun 2018, sementara impor mencapai 181,2 miliar dolar AS. .

Selain mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor, BI juga meminta Kementerian ESDM melakukan reformasi struktural dalam perdagangan minyak dan gas (migas).

Selain itu, kementerian yang dipimpin Ingnasius Jonan tersebut juga diharapkan mendukung penuh upaya pemerintah melakukan pengalihan dari energi fosil ke energi terbarukan.

"Sebagai negara yang tumbuh terus pasti perlu energi, tapi bagaimana energinya yang tidak perlu diimpor. Energi fosil jadi energi dari angin, matahari, air, itu harus dilakukan. Perlu reformasi struktural bagaimana kebijakan energi," kata Mirza.

Baca juga artikel terkait IMPOR INDONESIA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom