tirto.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta masyarakat untuk mengecek situs web BKN secara berkala di bkn.go.id agar tidak mudah percaya pada informasi hoaks soal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka Oktober 2019.
Belakangan beredar di media sosial, WhatsApp, Telegram, dan media komunikasi lainnya, informasi yang menyebut secara rinci formasi untuk Kementerian, Lembaga, dan Dinas dalam penerimaan CPNS 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 dengan mencatut nama Biro Humas BKN.
Menanggapi hal tersebut, BKN menegaskan informasi soal formasi CPNS dan PPPK itu hoaks dan meminta masyarakat untuk mengecek siaran pers resmi dari BKN, demikian sebagaimana dikutip dari Twitter @BKNgoid.
Beredar di medsos, WA, telegram, dll yg menyebut scr rinci formasi u/ K/L/D dlm penerimaan #CPNS2019 & #P3K2019 dg menyebut sumber Biro Humas BKN.
— #ASNKiniBeda (@BKNgoid) August 1, 2019
Semua itu tdk benar. Lihat Siaran Pers kami di https://t.co/uMgXsPCkhn#ReformasiBirokrasiBKN#BKNSemangatUntukNegeri
Dalam siaran pers BKN itu disampaikan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan digelar pada Oktober 2019. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memprediksi peserta seleksi akan mencapai 5,5 juta.
Total pelamar CPNS 2018 sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.
Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208. Untuk seleksi PPPK Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade.
Formasi PPPK Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.
Kendala Pelamar CPNS 2018
Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Kepala BKN juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018, di antaranya:
- Database kependudukan yang tidak update, terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat.
- Sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan.
- KTP yang diunggah pelamar tidak jelas/bukan KTP asli.
- Sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap. Beberapa permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat administrasi.
Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.
Dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.
Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.
Editor: Agung DH
