tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak menampik jika permintaan narkotika cenderung naik dan rawan kejahatan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, ia meminta para organisasi masyarakat (Ormas) agar tidak melakukan pengawasan, razia, atau sweeping. Tito beranggapan, sweeping merupakan kewenangan penegak hukum yang berwajib.
Hal ini juga berlaku terhadap sweeping dalam perayaan hari raya Natal. Ormas, kata dia, harus bisa menghargai dan toleransi terhadap hari raya umat agama lain.
"Kita negara beragam dan kita harus berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 dimana kita semua bebas menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Maka itu semua tempat ibadah kita jaga, supaya enggak ada pihak yang melakukan sweeping," kata Tito dalam apel serentak untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, pada Kamis (21/12/2017).
Baca: Libatkan Ormas Awasi Tempat Hiburan Berpotensi Munculkan Persekusi
Pernyataan ini agak berbeda dengan sikap Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat mengumbar bahwa ia ingin ada ormas ikut mengawasi aktivitas di Jakarta, terutama dalam konteks peredaran narkotika di Jakarta.
Sandi lantas meminta para ormas untuk mengawasi dan melaporkan tempat hiburan malam di Jakarta yang dianggap memenuhi unsur pidana.
Sandiaga berkata, partisipasi ormas ini sangat dibutuhkan agar kejadian di diskotek MG tidak terulang dan penggunaan narkoba dapat dicegah. Sandiaga beralasan, cara-cara yang dilakukan Pemprov DKI melalui Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bisa bekerja maksimal dan membutuhkan pendekatan baru dengan pelibatan masyarakat.
“Sistem pengawasan sekarang kan Satpol PP harus buat pendekatan yang betul-betul fresh. Jadi melihatnya bukan lagi tugas untuk Satpol PP, [namun] tugas untuk semua elemen masyarakat,” kata Sandiaga, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).
Baca: Belum Ditemukan Narkoba di 10 Diskotek yang akan Ditutup Sandiaga
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
