Gaji Penjaga Tahanan CPNS Kemenkumham Lulusan SMA & Tugasnya

2. Tunjangan PNS Penjaga Tahanan Kemenkumham

• (1) Tunjangan Kinerja (khusus PNS di Instansi Pemerintah Pusat)
• (2) Tunjangan Kemahalan
• (3) Tunjangan Keluarga
• (4) Tunjangan Pangan (Tunjangan Beras dan Uang Makan)
• (5) Tunjangan Resiko/Bahaya (khusus jabatan tertentu)
• (6) Tunjangan Jabatan Umum
• (7) Tunjangan Risiko (khusus posisi tertentu, termasuk penjaga tahanan)
• (7) Tunjangan Jabatan Fungsional (Jika menempati jabatan tertentu)
• (8) Tunjangan Jabatan Struktural
• (9) Tambahan Penghasilan Pegawai (khusus PNS di Pemerintah Daerah)
• (10) Tunjangan Khusus (khusus PNS dengan kondisi khusus)
• (11) Tunjangan Profesi (khusus Guru dan Dosen).

Nilai tunjangan PNS bahkan bisa lebih besar dari gaji pokoknya. Namun, nilai tunjangan PNS bisa bervariasi karena tergantung pada ketentuan di setiap instansi.

Berikut daftar nilai tunjangan PNS Penjaga Tahanan Kemenkumham lulusan SMA, sesuai ketentuan yang kini berlaku:

1. Tunjangan Kinerja Penjaga Tahanan: Rp3.134.250/bulan [Perpres 130/2017]
2. Tunjangan Risiko Penjaga Tahanan (Perpres 88/2006):
   • Risiko Bahaya I: Rp600.000 per bulan
   • Risiko Bahaya II: Rp450.000 per bulan
   • Risiko bahaya III: Rp350.000 per bulan
   • Risiko bahaya IV: Rp200.000 per bulan
3. Tunjangan Umum: Rp180.000 per bulan [untuk golongan II]
4. Tunjangan Keluarga [jika sudah menikah]:
   • Tunjangan anak [usia < 21 tahun]: 2% gaji pokok per anak/bulan
   • Tunjangan suami/istri: 10% gaji pokok per bulan
5. Tunjangan Pangan: 10kg per orang per bulan [bisa lebih jika berkeluarga]
6. Uang Makan: Rp35.000 per hari kerja bagi Gol I-II (sekitar Rp770.000 per bulan)
7. Tunjangan Kemahalan: Dihitung sesuai indeks harga di daerah PNS bekerja.

Perlu dicatat, setelah lulus seleksi CPNS, peserta akan menjadi ASN dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil setidaknya selama 1 tahun. Gaji CPNS setara 80% dari pendapatan PNS golongan di awal karier (gaji pokok dan tunjangan).

Persyaratan Pelamar Sipir Lulusan SMA CPNS Kemenkumham

Calon pelamar di seleksi CPNS 2024 harus mencermati berbagai persyaratan yang harus mereka penuhi saat mendaftar. Hal ini juga berlaku untuk pelamar CPNS penjaga tahanan Kemenkumham 2024.

Ada dua jenis syarat pendaftaran CPNS penjaga tahanan Kemenkumham 2024, yakni:

1. Persyaratan umum CPNS penjaga tahanan Kemenkumham 2024

• Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Usia pada saat mendaftar adalah:
  • a. Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Pelamar jabatan Dosen dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2);
  • b. Minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun untuk Pelamar jabatan Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat.
• Tinggi badan untuk Pelamar jabatan Penjaga Tahanan:
  • a. Pria minimal 165 cm;
  • b. Wanita minimal 160 cm.
• Pelamar merupakan lulusan:
  • a) SLTA sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  • b) SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan transkrip/daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
• Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
• Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
• Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
• Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
• Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri wajib dilengkapi setelah Pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sesuai dengan rentang waktu tanggal kelulusan);
• Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
• Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (khusus wanita hanya diperbolehkan tindik di daun telinga);
• Pelamar jabatan Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Apabila Pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan e-KTP dan ingin mendaftar di wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari Kelurahan atau Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah provinsi tersebut;
• Untuk Pelamar pada jabatan Penjaga Tahanan jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat;

2. Persyaratan dokumen CPNS penjaga tahanan Kemenkumham 2024

• Scan berwarna Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). (Wajib)
• Scan berwarna Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, APABILA LOKASI KEBUTUHAN YANG DIPILIH TIDAK SESUAI DENGAN DOMISILI PELAMAR pada e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP.
• Pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah. (Wajib)
• Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ Instansi yang berwenang. (Wajib)
• Scan berwarna Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://casn.kemenkumham.go.id). (Wajib)
• Scan berwarna Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi emeterai Rp10.000,- serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman https://casn.kemenkumham.go.id). (Wajib)
• Scan berwarna Ijazah SLTA Sederajat. Khusus bagi lulusan Sekolah Luar Negeri wajib melampirkan scan berwarna Surat penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (dokumen digabungkan dengan Ijazah). (Wajib)
• Scan berwarna Transkrip/Daftar Nilai SLTA Sederajat. Khusus bagi lulusan Sekolah Luar Negeri wajib melampirkan scan berwarna Surat penyetaraan Transkrip/Daftar Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (dokumen digabungkan dengan Transkrip/Daftar Nilai). (Wajib).