tirto.id - Berapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak ikut retret kepala daerah? Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto Senin (24/2) siang, ada tambahan kader PDIP yang datang ke retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Banyak kepala daerah dari PDIP yang menunda partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung sejak Jumat, 21 Februari lalu. Pasalnya, ada instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025 malam.
Instruksi tersebut merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Poin instruksi tersebut, pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah, diminta menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang. Kedua, sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Dari total 503 kepala daerah yang dijadwalkan ikut retret di Magelang, menurut Mendagri Tito Karnavian, terdapat 97 orang yang merupakan kader PDIP. Ia menyebut, ada 51 kepala daerah yang sudah ikut sejak hari pertama.
Jumlah itu bertambah dengan kehadiran 17 orang lagi yang menyusul pada Minggu (23/2). Selain itu, Wamendagri Bima Arya juga menambahkan adanya 16 kader PDIP yang datang ke retret tersebut.
Salah satu kepala daerah kader PDIP yang datang belakangan adalah Pramono Anung, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Pramono menyebut, ia dan rombongan adalah kloter terakhir dari kader PDIP yang datang ke retret.
"Saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya karena yang lain Sekda. Maka ya sudah, kita semua mengikuti retret secara baik-baik, dan nantinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil dalam langkah ini," kata Pramono dikutip Tirto.
Kepala daerah yang datang serombongan dengan Pramono di antaranya adalah Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
Kepala daerah yang dipastikan tidak datang dalam retret ini adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster. Ia diwakili oleh Sekda Bali.
Apa Konsekuensi Kepala Daerah yang Tidak Ikut Retret?
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut akan ada perbedaan sertifikat antara kepala daerah yang datang sejak awal dalam retret, dan yang datang belakangan. Kepala daerah yang tidak mengikuti retret sejak awal, bakan punya sertifikat dengan tulisan tersendiri.
"Kami akan bedakan sertifikatnya, yang (mengikuti retret) 90 persen, sertifikatnya lulus. Yang datang tengah-tengah, kami beri sertifikat telah mengikuti. Telah mengikuti saja tidak ada kata lulus," kata Tito.
Dipaparkan oleh sang Mendagri, dalam retret ini tidak ada sistem pemeringkatan untuk kepala daerah. Menurutnya, ini demi menghilangkan potensi terjadinya rivalitas. Tito mengklaim retret bertujuan untuk membentuk kekompakan dan solidaritas antara kepala daerah.
"Ini, kan, kita ingin membentuk kekompakan dan solidaritas antara mereka, gotong royong, itu yang paling utama," katanya dikutip Tirto.
Penulis: Auvry Abeyasa & Fitra Firdaus
Editor: Fitra Firdaus
