tirto.id - Nama bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan belakangan ini menjadi sorotan. Mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu viral lantaran pidatonya saat Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2023).
Mulanya, Anies mengutip laporan dari media onlineKatadata.co.id tentang pemerintahan Jokowi yang berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan presiden di periode-periode sebelumnya.
Berdasarkan laporan itu, Anies menyebut 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun kala era pemerintahan Jokowi.
"Sepanjang 1.569 kilometer (km) dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," beber Anies di acara tersebut.
"Sedangkan jalan tak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari desa ke perkotaan untuk semuanya terbangun 19.000 km di pemerintahan saat ini," tambahnya.
Anies kemudian membandingkan data tersebut dengan pemerintahan 10 tahun lalu, yakni ketika Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pemerintahan dua periode SBY itu, kata Anies, mampu membangun sebanyak 20 kali lipat jalan nasional dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," ucap Anies.
Jokowi, menurut Anies, memang meneruskan semangat pembangunan infrastruktur jalanan. Namun, ia memandang jalanan yang dibangun kebanyakan adalah jalan tol yang berbayar. Untuk jalan raya yang tidak berbayar, panjang yang dibangun Jokowi masih kalah jauh dibandingkan masa kepemimpinan SBY.
Benarkah klaim ini?
Penelusuran Fakta
ArtikelKatadata.co.id yang dikutip Anies berjudul "Cek Data: Perbandingan Kondisi Jalan Era Jokowi vs Presiden Sebelumnya", tayang pada Jumat (12/5/2023).
Di artikel tersebut dijelaskan kalau pertambahan jalan raya total—mencakup jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota—mencapai 144.285 km pada masa pemerintahan SBY (2004-2014). Di masa Jokowi, pertambahan jalan raya 30.613 km pada masa Jokowi (2015-2020).
"Pertambahan panjang jalan era SBY ini jauh lebih panjang dari pemerintahan Jokowi yang bertambah 19.293 km. Jalan nasional yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat bahkan hanya bertambah sepanjang 592 km selama periode Jokowi," bunyi salah satu potongan dari artikel tersebut.
Informasi tersebut dituangkan dalam grafik pertambahan panjang jalan di setiap periode pemerintahan. Data itu merupakan adalah rangkuman dari data "Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan" yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam catatan kaki di bagian bawah artikel, Katadata.co.id menekankan bahwa kata "pertambahan" yang digunakan itu mengganti kata "pembangunan" yang sebelumnya dipakai. Dengan kata lain, tidak semua data pertambahan jalan adalah hasil pembangunan.
Lebih lanjut, lewat artikel lainnya berjudul "Total Jalan yang Dibangun Era SBY dan Jokowi 9.221 km, Ini Datanya", Katadata.co.id memberikan klarifikasi dari sudut pandang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Melalui artikel itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan bahwa pertambahan angka panjang jalan yang dicatat BPS tidak hanya pembangunan jalan baru, tetapi juga adanya perubahan status atau kewenangan jalan yang sudah eksisting.
"Justru sebagian besar disebabkan adanya perubahan status jalan,” ujar Hedy, dikutip dari artikel Katadata.co.idyang tayang pada Kamis (25/5/2023) tersebut.
Dari penuturan Hedy, perubahan status jalan umumnya terjadi karena mempertimbangkan pertambahan trafik, di mana tidak bisa lagi ditangani oleh daerah (sehingga perlu dialihkan menjadi jalan nasional).
Nah, kalau menilik data "Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan" dari BPS yang menjadi acuan artikel, BPS pun tak mencantumkan keterangan tentang perubahan status tersebut. Adapun angka data panjang jalan yang dipublikasikan BPS itu termasuk perubahan status jalan, tetapi tidak menguraikan keterangan tersebut.
Tak ayal, alpanya penjelasan mengenai hitungan panjang jalan ini memunculkan interpretasi berbeda soal pembangunan dan pertambahan jalan.
Lalu, bagaimana rincian data yang sebenarnya?
Dalam keterangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang diterima Katadata.co.idpada Rabu (24/5/2023), pembangunan jalan nasional baru pada masa SBY (2005-2014) sepanjang 3.835 km, sementara pada masa Jokowi (2015-2022) mencapai 5.386 km.
Kementerian PUPR membeberkan, realisasi pembangunan jalan ini dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan. Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan raya pada masa SBY sebesar Rp30,68 triliun, sementara pada masa Jokowi menembus angka Rp52,97 triliun.
Menanggapi klarifikasi dari Kementerian PUPR, analis komunikasi politik yang kini mendampingi bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat) mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan.
Dikutip dari artikel Kompas, menurut Hensat, usai Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR jadi melakukan pengecekan ulang terkait data tersebut.
"Dan bagus lah kalau kemudian diperbaiki. Jadi dicek-dicek saja tuh. Jadi thanks to Mas Anies lah. Akhirnya, pemerintah cek dan ricek lagi datanya," kata Hensat (25/5/2023), dikutip dari Kompas.com.
Kesimpulan
Data yang dikutip Anies dari artikel Katadata.co.id adalah perhitungan dari data panjang jalan dalam periode tahun menjabat Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Angka yang disebutkan Anies juga sesuai dengan data yang disajikan.
Namun, data panjang jalan yang disajikan BPS tidak sama dengan data pembangunan jalan. Menurut Kementerian PUPR, perubahan angka panjang jalan juga mencakup perubahan status jalan yang justru jumlahnya lebih besar.
Data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menunjukkan kalau jalan nasional yang dibangun pada masa Jokowi lebih panjang dibanding masa SBY. Hal ini terkait dengan alokasi anggaran.
Editor: Shanies Tri Pinasthi
