tirto.id - Dari atas podium sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso merilis keputusan resmi Kekaisaran Jepang yang membuat seisi ruangan berguncang. Isi putusannya adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya, sebelum wilayah itu lumat diterkam pasukan Sekutu.
Putusan sidang yang dibacakan pada 7 September 1944 itu segera memicu reaksi pelbagai pihak di tanah air, termasuk organisasi perkumpulan perempuan bikinan Jepang yang disebut Fujinkai. Dalam kondisi yang serba tak tentu, Fujinkai memutuskan untuk mengadakan rapat di Taman Raden Saleh, Jakarta, pada pertengahan September 1944.
Melalui rapat itu, nyonya R.A. Abdurrachman selaku ketua Fujinkai Jakarta menyatakan keberatan jika perempuan tidak dilibatkan dalam usaha penyambutan kemerdekaan. “Perempuan Indonesia belum berpuas hati sampai kami bisa mengadakan sendiri pertemuan untuk menyambut kebahagiaan Indonesia merdeka di masa yang akan datang,” katanya seperti dilansir Asia Raya edisi 17 September 1944.
Siti Fatimah dalam The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War (2010: hlm. 292) menyebutkan bahwa sejatinya perempuan Indonesia awalnya tidak sudi bergabung dengan Fujinkai. Akan tetapi, seiring waktu mereka berharap dapat melanjutkan gerakan emansipasi perempuan melalui organisasi tersebut. Demikian negosiasi secara tidak langsung antara perempuan dengan pihak Jepang telah terjadi sedari awal.
Tuntutan tersebut sebagian memang sesuai dengan ideologi fasisme Jepang. Sejak tahun 1943, Jepang sudah berusaha membentuk jiwa militan di kalangan perempuan Indonesia melalui serangkaian propaganda. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan beberapa badan semi-militer istimewa bernama Barisan Srikandi.
Propaganda Perempuan Militan
Propaganda merupakan kawan setia Jepang sepanjang periode Perang Pasifik. Agar strategi ini berjalan mulus, Jepang selalu berusaha memusatkan informasi ke satu titik dengan jalan melarang diskusi-diskusi yang bersifat politik di setiap wilayah kekuasaannya.
Sebelas hari setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah pada bulan Maret 1942, Jepang dengan sigap menggulung habis partai-partai politik dan organisasi pergerakan di Indonesia. Organisasi perempuan yang saat itu tengah tumbuh tidak luput terkena imbasnya. Mereka dipaksa untuk menggabungkan diri ke dalam satu wadah bernama Fujinkai yang diresmikan pada 3 November 1943 di Jakarta.
Fujinkai pada hakikatnya dibentuk memakai dasar-dasar perkumpulan perempuan militan Jepang yang bernama Dai Nippon Fujinkai. Di Jepang, anggota Fujinkai mencapai 15 juta perempuan berusia 20 tahun ke atas. Tugas mereka selalu berkaitan dengan pertahanan garis belakang, seperti mendukung perekonomian dan pengadaan peralatan perang.
Fungsi Fujinkai di Indonesia tidak berbeda dengan apa di Jepang. Namun, karena Indonesia belum memiliki industri alat-alat berat, maka sebagian anggota Fujinkai lebih sering dikerahkan di bidang domestik seperti bercocok tanam dan membuat baju karung goni bagi para pekerja romusha.
Di pengujung tahun 1944, pemerintah Jepang di Indonesia sudah menunjukan gelagat kewalahan mempertahankan kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Jepang mulai memobilisasi kaum perempuan melalui serangkaian propaganda. Anna Mariana dalam Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru (2015: hlm. 29) menyebut segala upaya pengerahan kaum perempuan didukung sistem pemerintahan yang berasas militerisme.
Melalui tuntutan-tuntutan yang dikeluarkan Fujinkai, Jepang memberi kesan seolah perempuan Indonesia berusaha menanggalkan nilai-nilai ketimurannya. Oleh karena itu, Jepang beralasan bahwa mereka patut dididik kembali sebelum pasukan Sekutu menyerbu Indonesia.
Beberapa bulan sebelum Nyonya R.A. Abdurrachman menyampaikan pidatonya yang berapi-api dalam rapat Fujinkai, sejumlah surat kabar serempak mengampanyekan konsep perempuan ideal serta tanggung jawab mereka di era perang suci.
“Perempuan Indonesia telah diberikan hak dan tanggung jawab. Mereka sekarang memiliki kesempatan untuk menentukan nasib sendiri dengan segala konsekuensinya. Diharapkan mereka mempertahankan moralitas ketimuran,” tulis surat kabar Asia Raya edisi 28 Agustus 1944.
Pada bulan Maret, surat kabar Tjahaja bahkan merilis artikel hasil tulisan seorang anggota Fujinkai bernama Juningsih yang bertujuan mengampanyekan sosok Sembadra dari tradisi pewayangan Jawa yang lemah lembut dan setia kepada suami. Di saat bersamaan, artikel yang sama juga menyebut pentingnya perempuan Indonesia menjadi seperti Srikandi.
“Srikandi adalah perempuan yang sangat berani, siap mengorbankan diri melindungi tanah airnya, sementara Sembadra memiliki moral yang tinggi, suci, setia, dan pemimpin dan pengajar yang ideal,” tulis Juningsih dalam Tjahaja edisi 4 Maret 1944 seperti dikutip Siti Fatimah (hlm. 296).
Bukan sebuah kebetulan jika satu bukan kemudian, surat kabar yang sama memberitakan pembentukan Barisan Srikandi. Kelompok ini wajib diikuti oleh perwakilan gadis remaja dari setiap desa di Karesidenan Jakarta. Menurut catatan Fatimah, lebih dari 660 gadis berusia 15 sampai 20 tahun dipaksa memenuhi panggilan latihan memanggul senjata dan berpartisipasi dalam perang Asia Timur Raya (hlm. 297).
Pelopor Laskar Perempuan
Barisan Srikandi secara resmi berdiri pada bulan April 1944 di Jakarta. Badan semi-militer ini dibentuk di bawah Fujinkai melalui pangreh praja. Agar tidak menimbulkan kesan badan ini dikuasai sepenuhnya oleh Jepang, maka putri Residen Jakarta yang bernama Sudharti Sutarjo ditunjuk sebagai pimpinan pelatih membawahi tiga orang guru perempuan.
Berdasarkan tulisan Nino Oktorino dalam Nusantara Membara "Heiho": Barisan Pejuang Indonesia yang Terlupakan (2019: hlm. 31) diketahui bahwa Barisan Srikandi merupakan barisan istimewa. Para anggotanya wajib mengikuti pelatihan keprajuritan di tangsi-tangsi militer sembari dijejali tata krama dan adat kewanitaan.
“Pihak Jepang menginginkan agar jiwa, jasmani, dan rohani anggota Barisan Srikandi tergembleng oleh latihan ilmu keprajuritan itu agar mereka dapat menjadi pemimpin wanita yang berbudi luhur, di samping tugasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga,” tulis Oktorino.
G.A. Ohorella dan kawan-kawan dalam Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pengerakan Nasional (1992: hlm. 40) menjelaskan bahwa Barisan Srikandi memang dipersiapkan untuk bertempur lantaran proporsi pelatihan militernya yang unggul. Akan tetapi, harapan Jepang menerjunkan barisan ini ke garis depan tidak pernah tercapai. Tepat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Fujinkai beserta seluruh sub-organisasinya turut dibubarkan pemerintah.
Setelah kabar kekalahan Jepang sampai ke telinga golongan muda pada 14 Agustus 1945, beberapa anggota Barisan Srikandi menjadi perempuan-perempuan pertama yang ikut menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh Jakarta. Bersama gerakan pemuda bawah tanah, mereka ikut dalam aksi perampasan senjata dan bahan baku pembuatan bendera di gudang-gudang milik Jepang.
“Dalam aksi tersebut, kami dari Barisan Srikandi turut serta menurunkan bendera di kantor-kantor, yakni menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan Sang Merah Putih. Setelah itu, kami ditugaskan untuk membagi-bagikan bendera itu ke seluruh Jakarta,” tutur Partinah dalam kumpulan tulisan Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ‘45 Jilid I (1995, hlm. 183).
Sepanjang perang revolusi, anggota Barisan Srikandi berpencar ke seluruh penjuru Jawa. Banyak di antara mereka yang memilih berjuang bersama Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dalam pertempuran mempertahankan Bandung. Beberapa di antaranya ada pula yang tercatat sebagai pendiri badan kelaskaran Pemuda Putri Republik Indonesia yang punya andil dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
Editor: Irfan Teguh
