tirto.id - Tahun 1960-an, Ali Sadikin sudah tidak berdinas di Korps Komando (KKO) alias Marinir. Warsa 1963, saat usianya belum genap 40 tahun, ia diangkat menjadi Menteri Perhubungan Laut. Setahun kemudian, Ali Sadikin menjadi Menteri Koordinator Kompartemen Kemaritiman. Dua tahun setelah itu, oleh Presiden Sukarno ia diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ketika Soeharto telah menjadi presiden, Ali Sadikin tak digeser dari posisinya. Seperti diungkapkannya dalam Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1992), sepanjang dirinya menjadi gubernur tidak ada ketegangan antara dirinya dengan presiden daripada Soeharto. Tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada tahun 1977.
Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta yang kebijakannya paling sering dikenang. Ia adalah sosok yang keputusan-keputusannya dalam membenahi Jakarta kerap kontroversial. Meski demikian, ia juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam membangun Jakarta menjadi kota metropolitan.
Bang Ali--begitu panggilan warga Jakarta kepadanya--mengaku bahwa dirinya kerap dikritik banyak pihak, mulai dari pemuka agama, media, bahkan seniman lewat teater. Baginya, kritik adalah sarana untuk mengingatkan dirinya.
”Zaman saya, tidak ada pementasan sandiwara disetop di TIM,” kata Ali Sadikin kepada Matra pada Desember 1990.
Ketika Rendra menjadi musuh Orde Baru dan pementasannya kerap dilarang, Ali Sadikin mengusahakannya untuk tetap bisa tampil. Baginya, kehadiran seniman amat diperlukan di ibukota negara sebagai cermin keadaban.
Bukan Jenderal Penakut
Saat masih menjadi perwira KKO, Ali Sadikin terlibat dalam operasi penumpasan Persmesta. Konon, ia pernah bertempur ala Rambo—yang disebut kawan-kawannya sebagai gaya Hollywood---yakni menembaki musuh sambil berjalan maju. Ia sadar bahwa butuh nyali besar untuk menghadapi Permesta.
Jika banyak jenderal TNI garang di pertempuran namun tak bisa angkat kepala di hadapan Soeharto, maka Ali Sadikin adalah salah satu pengecualian. Ia garang di pertempuran, juga mampu memperlihatkan kegarangannya di hadapan rezim Orde Baru yang menindas.
Pada 5 Mei 1980, saat usianya hampir 53 tahun, Ali Sadikin menjadi salah satu penandatangan Petisi 50 yang prihatin atas sikap Soeharto yang keliru dalam menafsirkan Pancasila sehingga menjadi ancaman bagi lawan-lawan politiknya.
Selain dirinya, para jenderal yang lebih senior juga ikut menandatangani petisi tersebut, di antaranya Ahmad Yunus Mokoginta, Abdul Haris Nasution, dan Laksamana Nasir. Karena dianggap menonjol, maka Ali Sadikin banyak disebut sebagai pemimpin Petisi 50. Namun, hal itu ia bantah. Dalam wawancaranya dengan majalah Matra (Desember 1990), ia menyebutkan bahwa Petisi 50 tidak ada pemimpin.
Akibat keterlibatannya itu, Ali Sadikin masuk dalam daftar cekal Orde Baru. Selain itu, anak-anaknya juga kesulitan ketika hendak terjun di dunia bisnis. Tak ada satu pun bank yang berani memberikan pinjaman.
Khotbah dan Karangan Bunga
Setelah tak menjadi pejabat, banyak orang masih menghormatinya. ”Prajurit di jalan-jalan masih kenal saya. Mereka kasih hormat dengan sikap sempurna,” ujar Ali Sadikin. Contoh lain, setiap dirinya hendak memarkir mobil di hotel Mandarin, para supir berebut hendak jadi pengarah parkir untuknya. Ia bersyukur dan bangga dengan fakta itu. Ia merasa bahwa hal tersebut terjadi karena ia tidak pernah memberi keistimewaan bagi keluarganya ketika menjabat.
Namun, seperti dicatat Aris Santoso dan kawan-kawan dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009), ketika istrinya wafat, meski Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah yang jadi wakil Presiden mengirimkan karangan bunga, ada upaya agar orang-orang TNI AL tidak memberikan ucapan belasungkawa atau hadir melayat.
Selain itu, Ali Sadikin juga dihalang-halangai untuk menghadiri Pekan Raya Jakarta yang dulu digagasnya. Ketika salah satu anaknya menikah, Anwar Haryono—yang juga penandatangan Petisi 50—dilarang memberi khotbah nikah.
Warsa 1990, saat dirinya semakin sepuh, Ali Sadikin masih rajin berolahraga. Fotonya di majalah Matra edisi Desember 1990 memperlihatkan dirinya yang masih kuat dan bugar.
Di era Orde Baru yang kekuatan politiknya dibangun oleh Golongan Karya (Golkar), Ali Sadikin berani berbeda dengan kemauan daripada Soeharto. Dalam Tempo (05/02/1994), saat dirinya masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin berkata bahwa ia berdiri di atas semua golongan, bukandi atas Golongan Karya.
Editor: Irfan Teguh
